TOBELO, HR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan UPTD Samsat Halmahera Utara di ruang Bangsaha DPRD Halmahera Utara, Kamis (04/04/2024).
Rapat yang melibatkan gabungan komisi itu, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Halmahera Utara, Janlis G Kitong di dampingi wakil ketua DPRD Halmahera Utara, Samsul Bahri Umar dan Sekda Halmahera Utara, Erasmus J Papilaya.
Tampak hadir, Kapolres Halmahera Utara, AKBP Moh. Zulfikar Iskandar, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Ahsan Thamrin, Wakil Direktur PT. NHM, Amirudin Hasyim dan perwakilan UPTD Samsat Halmahera Utara.
RDP tersebut digelar terkait dengan keterlambatan penyelesaian kewajiban PT NHM terhadap Pemda Halmahera Utara tahun 2023 dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Pemda Halmahera Utara.
Ketua DPRD Halmahera Utara, Janlis G. Kitong menyatakan Pemda Halmahera Utara punya beban keuaangan karena DBH kabupaten Halmahera Utara dari 2022-2024 belum di bayar oleh Pemprov Maluku Utara sektar 74 milyar lebih dan juga keterlambatan NHM tahun 2023 sekitar Rp 3 milyar.
” Utang DBH Provinsi Malut ke kabupaten/kota sekitar Rp 1 triliun sementara di APBD provinsi Malut hanya di anggarkan Rp 300 milyar,” ungkapnya.
Meurutnya ada beberapa jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok dari hasil kesepakatan bersama Pemprov langsung di potong oleh pemerintah kabupaten/kota dengan syarat sudah miliki Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan bupatii,” Nah kami sudah punya Perda, Sesuai regulasi di bulan Januaari 2024 sudah harus di pugut dan masuk ke kas daerah, tapi sudah masuk bulan Maret DBH belum juga masuk,” ujarnya.
Sementara itu, Samsul Bahri Umar, mengungkapkan sekitar 1 tahun lalu, pada rapat membahas kendala keuangan daerah tahun 2022 karena seleruruh anggaran di relaksasi Covid saat itu, ” Nah
dalam perbincaraan dengan NHM melahirkan kesepakatan dan saat merumuskan APBD tahun 2022-2023. Akumulasinya disampaikan oleh Sekda bahwa NHM akan membantu Rp 100 milyar lalu dimasukan dalam APBD, Kami bantah keras, Apa yang kami prediksi itu benar, Rp 100 milyar itu tidak terealisir, dari situlah awalnya menggangu APBD dan terbawah sampai sekarang belun bisa menutupi devisit.” jelasnya.
Sekda Halmahera Utara, Erasmus J Papilaya menyampaikan dari relaksasi Covid, mak aNHM memohon ke pusat untuk menunda pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat, akhirnya DBH dari pusat juga berkurang. Kemudian kontribusi pembangunan daerah dapat biasanya setiap tahun berkisar Rp 80-100 milyar, tidak ada lagi,” Karena itu, kami sampaikan apresiasi ke dewan megundang elemen terkait sehingga bisa memastikan sampai kapan penyelesaian jewajiban ke daerah,” katanya.
Sedangkan Kaban Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Halmahera Utara, Mahmud Lasidji menyampaikan bahwa dana Kontribusi Pembangunan Daerah dari NHM sangat berpengaruh sampai saat ini, ” Untuk beban hutang tahun 2023 dari NHM sebanyak Rp 3 milyar belum di tambah tambah tahun 2024 triwulan 1, ” katanya.
Menurutnya, di tahun 2020, Pendapatan Pemda Halmahera Utara masih pada posisi Rp 150 -170 milyar per tahun dan hari ini, tersisa Rp 50 milyar, jika dihitung 3 tahun, Pemda dirugikan sekitar Rp 300 milyar, ” Orang menilai perencanaan gagal, padahal kita sudah mitigasi. Kemudian DBH provinsi setiap triwulan di tunggak dari tahun 2021-2022, diselesaikan tahun 2023,, sedangkan tahun 2022-2024 belum direalisasi.
Sedangkan wakil direktur NHM, Amirudin Hasyim menyebutkan berbicara NHM harus berbica ketulusan hati dari Haji Robert Nitiyudo Wachjo sebagai Owner NHM dalam visi misinya, menambang dengan hati.
Tahun 2020, Saat itu, Haji Robert melakukan divestasi NHM dari PT. Newcrest umur tambang tersisa 2 tahun.
Kemudian Haji Robert berinisiatif melakukan pengeboran di sejumlah titik menggunakan uang pribadi yang cukup besar nilainya. Tanpa dibantu oleh PT Antam karena mempunyai prosudur baku. ” Dari hasil pengeboran itu, mendapati ada potensi cadangan emas yang bila di konversi ke rupiah nilai mencapai Rp 70-80 triliun, dan Haji Robert memperpanjang umur tambang hingga 10 tahun lagi,” jelasnya.
Dia mengaku, NHM saat ini dalam keadaan sakit, sehingga kewajibannya agak tertunda.
Kalau kondisi ini dipertahankan diibartkan kapal akan karam di laut, sebab membayar operasional gaji karyawan saja mencapai Rp 80 milyar/bulan, belum pengeluaran operasional lain sehingga total Rp 200 milyar.” Di tahun 2023, penggeluaran mencapai Rp 1.4 triliun, sehingga NHM merugi, yang terbesar membayar gaji karyawan berkisar Rp 900 milyar,” sebutnya.
Dia menyebutkan skenario apa yang diambil agar NHM bisa sembuh dalam waktu dekat ini yakni merumahkan sebagain karyawan, meski begitu, Katanya masyarakat sangat sabar mendukung NHM dalam keadaan sakit. Pertanyaannya kita menunda pembayaran atau NHM harus berhenti sebab produksinya masih jauh dari normal karena itu kami minta dukungan dan saran dari Forkopimda untuk kelangsungan perusahan.” ujarnya (man)
