TERNATE, HR – Pemerintah Kota Ternate kembali melaksanakan konsultasi publik kedua penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Tahun 2025 – 2045. Dimana, konsultasi ini untuk memaparkan hasil kajian secara lengkap.
“Hari ini adalah konsultasi publik kedua KLHS RPJP Kota Ternate 2025 – 2045 setelah satu bulan yang lalu kita lakukan konsultasi publik yang pertama, waktu konsultasi publik yang pertama agendanya itu menjaring potensi isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),” jelas Pendamping Tim Penyusunan KLHS RPJPD 2025 -2045 Kota Ternate, Husnullah Pangeran, Senin (22/7/2024) di Aula Kantor Bappelitbangda.
Menurutnya, hari ini pihaknya memaparkan hasil kajian secara lengkap, jadi subtansi itu ada dua, yakni yang pertama, pengkajian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17 agenda disitu.
“Kita mengukur bagaimana ketercapaian yang dicapai oleh Pemkot sampai tahun 2023, berdasarkan Perpres 111 Tahun 2022 Tentang TPB 2020-2024. Dan seperti tadi yang telah dipaparkan dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Pemkot, sekitar 105 datanya tersedia,” akunya.
Kata Husnullah, hampir 50 persen datanya tersedia, namun dari 105 data yang tersedia itu hampir 50 persen sudah tercapai.
“Indikator yang belum tercapai apa yang harus dilakukan, proyeksi kita ternyata ada banyak hal ketika kita lakukan forecasting sampai di tahun 2025-2045 itu tidak akan tercapai. Kalau kita lakukan secara bisnis esesual, bisnis esesual itu artinya kita melakukan seperti situasi kita hari ini,” ujarnya.
Lanjut Husnullah, tim KLHS merekomendasikan kepada Bappelitbangda Kota Ternate untuk mencoba memperbaiki rangkaian arah kebijakan yang ada di dalam dokumen rancangan akhir RPJPD, agar bisa diintegrasikan supaya permasalahan prioritas isu strategis yang ada di KLHS bisa diselesaikan dalam 20 tahun kedepan.
“Misalnya masalah akses air bersih, karena Ternate bukan hanya di kota tetapi ada pulau – pulau kecil. Kemudian masalah sampah, masalah sanitasi ini bukan disisi layanannya, kalau sisi layanan masyarakat sudah punya layanan sanitasi di rumah, tetapi model pembuangan limbahnya yang berpotensi untuk mencemari air tanah. Ini kemudian kenapa ada isu tentang konservasi air tanah dalam dokumen KLHS, kemudian agenda TPB terkait dengan industri, inovasi dan infrastruktur, bagaimana industri Pariwisata Kota Ternate yang semakin tidak kompetetif kita juga sajikan kerangka kebijakan, selain masalah kemiskinan kita juga selesaikan masalah stunting serta masalah energi baru terbarukan. Tadi kita kaitkan energi baru terbarukan dengan persampahan,” bebernya.
Husnullah berharap 20 tahun kedepan Kota Ternate tidak hanya sekedar menjadi produsen sampah, tetapi sampah itu bisa bermanfaat dan bernilai tambah atau menghasilkan energi terbarukan. (nty)
