TOBELO, HR—– Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) kembali melakukan aksi demo di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), pada Selasa (20/04/2021).
Aksi yang berlangsung didepan kantor KPU Halut ini, sejumlah masa aksi mendesak KPU agar tidak mengakomodir nama-nama karyawan yang bukan karyawan PT. Nusa Halmahera Minerals (PT.NHM). Bukan hanya itu, sejumlah masa aksi juga mendesak KPU untuk tetap konsisten pada amar putusan mahkamah konstitusi RI dan KPU juga diminta agar melakukan proses falidasi data secara transparan.
“Menurut kami KPU tidak lagi transparan DPT yang ada di PT.NHM oleh sebab itu kami meminta kepada KPU untuk transparansi soal DPT yang ada di PT.NHM,” ucap Tiser Tebiy selaku Koordinator lapangan (Korlap) saat berorasi, pada Selasa (20/04/2021).
Sementara Andi Koli salah satu masa aksi dalam orasinya menegaskan, bahwa pihaknya tetap mengawal DPT yang ada di PT.NHM sesuai dengan putusan Mahkamah konstitusi yang sudah bersifat final dan mengikat. “DPT di PT.NHM diduga ada permainan oleh KPU. Kami tetap mengawal DPT PT.NHM sesuai dengan putusan MK,” tutur Andi.
Andi menegaskan pihak KPU tidak bermain curang terkait dengan DPT yang ada di PT.NHM dan biarlah proses PSU di Halut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami berharap tidak ada kecurangan dari pihak KPU dan biarlah proses PSU ini berjalan dengan baik. Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami tidak akan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban di Halut,” tegasnya.
Terpisah Ketua KPU Muhammad Rizal menganggap aksi yang dilakukan aliansi masyarakat peduli demokrasi merupakan hal yang wajar agar supaya KPU bekerja lebih maksimal. “Soal aksi itu hal yang wajar, agar kami bekerja lebih maksimal dan lebih baik,” kata Rizal singkat (mn)