APAK Nilai DPRD Morotai Sengaja Diami Kasus Dugaan Korupsi 

  • Whatsapp

MOROTAI,HR—-Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Pulau Morotai, Vitrah Piga, kembali angkat bicara atas ketidak pedulian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai terhadap sejumlah kasus dugaan penyelewengan anggaran Daerah yang pernah disampaikan ke lembaga DPRD Morotai. Pasalnya, sudah beberapa kali menggelar hearing dengar pendapat namun hingga kini tidak ada tindaklanjut dari lembaga tersebut.

“Akhir-akhir ini, DPRD Morotai terkesan sengaja mendiami masalah dugaan korupsi di beberapa instansi pemerintah, khusus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahi (BPKAD), Dinas Kesehatam Dinkes, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim) dan Implementasi Dana PEN. Padahal permasalahan ini sangat urgen yang mestinya di tindak lanjuti secara cepat oleh lembaga DPRD yang konon katanya sebagai lembaga representasi rakyat,”ucap Vitrah dalam rilisnya kepada media ini, Kamis (07/07/2022).

Menurutnya, jika dalam waktu dekat ini lembaga DPRD tidak mampuh menindaklanjut melalui proses Tim Panitia Khusus (Pansus) itu sama halnya rakyat Morotai telah di hiyanatinya.”Menurut kami jika di bulan ini tidak ditindak lanjuti melalui proses Tim Pansus sama halnya menunjukkan sikap penghianatan atas aspirasi masyarakat Morotai. sebab permasalahan ini bukan main-main yang kemudian hanya sebatas retorika di hering yang sudah dilakukan 2 kali,”katanya.

Dirinya juga menduga alasan DPRD Morotai lebih memilih diam karena ada unsur kepentingan lembaga di massa jabatan Pj. Bupati Morotai.

“Kami juga menduga di masa pemerintahan yang di isi Penjabat Bupati ini beberapa oknum anggota DPRD memanfaatkan lobi-lobi kepentingan di luar fungsi lembaga. Jika dugaan ini benar sama halnya menggadaikan lembaga terhormat ini,”cetusnya.

Lanjut dia, hal tersebut patut dicurigai lantaran hampir berakhir massa jabatan anggota DPRD Ini ada fungsi DPRD yang tidak jalan.

“Kita berhak mencugai karena 5 tahun bertugas tiga fungsi lembaga yakni legislasi, budgeting dan pengawasan tidak ada sama sekali. dan ini sangat Memalukan karena masyarakat yang dikorbankan,”tandasnya. (lud)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *