TERNATE, HR—-Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, akan melakukan sinergitas kompilasi terhadap isu utama delapan misi Ternate Mandiri dan Berkeadilan, dengan prioritas hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Dimana, delapan misi tersebut, yakni pertama, menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Kedua, terciptanya tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif. Ketiga, meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Keempat, menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi). Kelima, setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi. Enam, setiap warga masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan sarana prasarana perkotaan. Tujuh, daerah melindungi masyarakat yang kurang mampu. Delapan, daerah memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan sistem nilai dan norma sosial.
“Di hari pertama forum perangkat daerah akan melibatkan delegasi yang diutus dalam Musrenbang kecamatan untuk nanti bersama – sama perangkat daerah melihat sejauh mana usulan yang telah disepakati di tingkat kecamatan,” jelas Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Rabu (23/3/2022).
Menurutnya, OPD akan membawa Renja 2023 yang telah tertuang dalam Renstra sesuai program kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD 2021 – 2026.
Tugas Bappelitbangda bagaimana mempertemukan Bottom Up dan Top Down dalam satu forum RKPD.
“Nanti setelah melihat apa yang menjadi substansi dari 8 Kecamatan, baru disinergikan dengan apa yang menjadi Top Down untuk 8 misi yang ada di RPJMD,” jelasnya.
Dikatakannya, poin utama 14 program prioritas yang menjadi penguatan di tahun 2023 adalah penguatan infrastruktur untuk melalui daya saing dalam rangka bagaimana mendorong UMKM dan IKM di tahun 2023.
Lanjut Rizal, di Tahun 2023 butuh penguatan ekstra, karena di Tahun 2024 sudah tahun politik. Sehingga ini yang disarankan Kementerian PUPR, untuk melihat sejauh mana DAK di Tahun 2023.
“Ada kebijakan presiden yang nanti berakhir di tahun 2023, dimana menjadi peluang bagi daerah untuk bisa menyampaikan hal ini di musrenbang nasional melalui Bappeda Provinsi yang disepakati hari ini, sehingga apa yang disampaikan Wali Kota ada benang merah yang harus dilihat dari usulan hari ini. Sore ini ada rekapan hasil yang kami lihat sejauh mana keberpihakan program dan kegiatan hasil kompilasi tadi, penguatan terhadap misi satu sampai misi delapan. Jadi tidak lihat keberpihakan ke bidang ekonomi, bidang sosial. Kita tarikan melihat keterbepihakan 8 misi, ketika LKPJ disampaikan 2023 nanti, untuk pertanggungjawaban 2022,” bebernya.
Rizal berharap, tiap tahun ada perbaikan di tahapan perencanaan, ini menjadi substansi Musrenbang kali ini.(nty)
