TOBELO, HR —Badan pengawas pemilu, (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara, menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Green Land Tobelo. Kamis, (26/9/2024). Dihadiri Ketua Bawaslu Ahmad Idris, Kordiv Hukum dan pencegahan, Rusni Ibrahim, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Jenfanher Lahi, Sekretaris Bawaslu Jusak Bubala, Ketua KPU Halut Abdul Djalil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan.
Koordinator divisi hukum dan pencegahan Bawaslu Halmahera Utara, Rusni Ibrahim mengatakan, kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremoni, akan tetapi memiliki tujuan untuk fungsi pengawasan. Apalagi kata Rusni, tahapan kampanye sudah dimulai pada tanggal 25 dan akan berlanjut hingga 23 November mendatang.
“Tentu, sebagai pengawas, kami sangat membutuhkan pastipasi aktif dari seluruh Paguyuban, tujuannya agar Bawaslu dan semuanya dapat mengawal secara bersama. Besar harapan kami agar pengawasan melekat ini bukan hanya pekerjaan Bawaslu saja, melainkan pengawasan untuk kita semua,” ujar Rusni.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Ahmad Idris dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan sosialisasi sebagai bagian dalam rangka untuk mengkonsolidasi demokrasi yang melibatkan semua pihak. Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk membangun kerjasama mendukung agar pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.
“Agenda kami adakan dengan tema pengawasan partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Bicara kekuatan kami sangatlah terbatas, maka kami butuh semua pihak untuk terselenggaranya pilkada berjalan dengan baik,” sebutnya.
Pilkada yang akan dilalui, menurut Ahmad Idris penuh dengan dinamika, kemudian turbulensi serta gesekan. Sehingga itu, semua harus menjadi bagian dari penyejuk dan pencerah sehingga pilkada benar berjalan dengan baik.
“Baru awal kampanye sudah ada terkait pelanggaran kampanye. Muda-mudahan laporan yang masuk itu laporan yang terakhir dan tidak beruntun terus di masa kampanye yang akan berlangsung kedepan,” ungkapnya.
Ahmad menegaskan bahwa, untuk mensukseskan pilkada tentunya isu sara pun harus ditepis agar tidak berkembang di tengah masyarakat. Selain itu juga terkait dengan politik uang harus dihindari.
“Politik uang sangat merusak proses demokrasi. Politik uang bukan pendekatan demokrasi lagi tapi sangat pragmatis sehingga harus dilakukan pengawasan.” tegasnya (man).
