TOBELO, HR—– Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) telah menemui Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ) menyampaikan rekomendasi sejumlah perusahaan yang telah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tapi tak kunjung melaksanakan operasi di wilayah Halmahera Utara.
Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong mengatakan bahwa pada prinsipnya DPRD telah mengeluarkan rekomendasi tehadap perusahan yang mengantongi IUP tapi tidak melaksanakan aktivitas dan Pemda juga telah menindaklanjuti, ” Kami sudah menemui Menteri Investasi /BKPM Bahlil Lahadalia, dan pak Menteri telah mempercayakan salah satu staf Kementrian untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu. “Kata Janlis Kitong. Selasa (26/10/2021).
Menurut Politisi partai Demokrat bahwa Setelah ini ada pertemuan lanjutan untuk membicarakan teknis,” Jadi waktu pertemuan kami menyampaikan kondisi IUP yang terjadi hingga saat, dari Kementrian bilang baru terjadi daerah minta evaluasi pemegang ijin,” jelasnya.
Lebih lanjut Janlis menyebutkan DPRD akan terus berupaya dimana dalam situasi Covid ini Halut mengalami defisit sehingga perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan PAD. “Negeri ini wajib memberikan apresiasi kepada wakil Bupati atas komunikasi yang dibangun begitupan kepada Bupati yang melihat hal ini secara serius,” ucapnya.
DPRD sendiri rencananya juga akan mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian terkait dan DPR RI guna membicarakan hal-hal lain tidak hanya kaitan pertambangan tetapi juga berkaitan dengan pertanian dan kelautan. “Kami nantinya tidak membicarakan soal tambang tetapi juga soal pertanian dan kelautan. Intinya langkah yang kami lakukan untuk peningkatan PAD,” jelasnya (man).
