MOROTAI,HR—-Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Darame Kecamatan Morotai Selatan (Morsel), Nuku Hamid mengaku belum tahu adanya surat teguran kedua yang dilayangkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindakop-UKM) soal kejanggalan realisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite lantaran dirinya tengah diluar daerah.
“Belum tahu soal itu, karena masih di luar daerah,”ungkap Nuku, ketika dikonfirmasi melalu via telephone, Senin (08/08/2022).
Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasie) Bina Pasar, Ati Suatrean, ketika dikonfirmasi awak media mengkau bahwa akan melayangkan surat teguran Kedua ke SPBU Darame setelah menemukan ada kejanggalan dilapangan. Hanya saja, dirinya enggan menjelaskan kejanggalan yang dimaksud.
Terkait dengan itu, Nuku Hamid mengaku bahwa stok BBM Pertalite yang masuk sebanyak 10 ton dalam satu kali masuk. Sehingga menurutnya wajar saja jika dalam waktu dua sampai tiga hari, stok yang ada sudah habis.
“Misalnya untuk satu tengki dengan kapasitas 5.000 liter dengan antrian panjang itu paling lama tiga jam sudah selesai,”katanya.
Meski begitu, Nuku mengaku bahwa hal tersebut masih bisa diatur karena Ini menyangkut dengan pelayanan masyarakat. Bahkan, kata dia, Pihaknya tidak tega membiarkan masyarakat yang telah mengantri namun tidak mendapatkan apa-apa.
“Masa mereka sudah antre begitu lama, tapi kita tidak layani kan tidak bisa. Jadi mau dan tidak mau harus dilayani,”tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga membantah pernyataan Disperingkop-UKM jika menilai adanya kejanggalan penyaluran. Bahkan dirinya menyarankan agar Disperingkop-UKM melakukan pantauan setiap harinya agar bisa tahu berapa penjualan pertalite di SPBU Darame dalam sehari.
“Kalau memang mereka benar-benar pantau, maka pasti mereka lebih tahu, berapa banyak kebutuhan masyarakat makanya BBM jenis pertalite cepat habis,”tegasnya.
Dirinya mengaku bahwa tidak ada kejanggalan, sebab penyaluran pertalite sudah sesuai dengan stok yang dimilikinya.
“Kita ada alternatif lain, yaitu Pertamax tapi hanya sebagaian masyarakat yang mau. Dan lebih banyak ingin pertalite. Jadi kita juga tidak bisa paksa mereka,”tutupnya.(lud)
