Bentrok Waga di Lokasi PT SAS, Pemdes Momujiu Minta Perlindungan Kapolres Halut

TOBELO, HR—-Kisruh antara warga desa Momujiu kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara dengan karyawan PT.Sumber Ardi Swarna (SAS) kian memanas hingga terjadi bentrokan, pada Kamis (08/04/2021). Sekira pukul 16.00 wit.
Dimana kasus ini, berawal dari masyarakat desa Momujiu melakukan protes terhadap pihak PT. SAS, yang melakukan eksplotasi pasir besi didarat, padahal sesuai kesepakatan bahwa sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di milikirnya exploitasi pasir besi dilakukan di laut bukan di darat.
Bahkan saat melakukan aksi di halaman perusahan PT. SAS, puluhan warga Momujiu sempat bersitegang dengan karyawan PT. SAS dan aparat keamanan.
Kericuhan pun tak dapat dihindarkan, saat sekelompok karyawan dari pihak PT. PAS dan aparat keamanan mencoba menghalau aksi warga Momujiu. Akibatnya, aksi kejar-kejaran antara kedua pihak sempat terjadi dan bahkan saling pukul menggunakan kayu.
Salah satu korban, Arif Doro warga Momujiu menjelaskan awalnya masyarakat desa Momujiu mendatangi kantor PT. SAS, memprotes aktifitas penambangan pasir besi yang dilakukan di daratan, ” Kami datang di kantor PT. PAS secara baik-baik dan melibatkan pemerintah desa, dengan tujuan menanyakan aktifitas penambangan di daratan dan pemecatan karyawan, karena sesuai IUP penambangan pasir besi dilakukan di laut,” ujarnya. Minggu (11/04/2021).
Menurutnya, saat ia bersama masyarakat dan perangkat desa berada di kantor SAS, tiba-tiba ada oknum anggota Brimob marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, ” Ngoni (kalian) binatang, anjing, kemudian Pak Erwin yang merupakan perangkat desa menjawab, kami bukan binatang Pak, lalu oknum anggota Brimob memukul, ini awal terjadi bentrok,” katanya.
Dengan kejadian ini, tambahnya, sebagian masyarakat telah lari ke hutan, bahkan acara perjamuan minggu di gereja hari ini tidak dapat dilakukan, ” Sebagian masyarakat masih takut dan trauma sehingga ada yang lari kehutan takut di tangkap oleh aparat,” bebernya.
Korban lain, Reinard Toory, (20) warga Doitia Loloda Utara, yang merupakan karyawan PT SAS, dan saat kejadian ia berada di lokasi perusahan menceritakan bahwa dia mendengar oknum anggota Brimob mengeluarkan kata-kata kasar, ” Saya berada di lokasi perusahan bersama dengan sebagian warga Momujiu yang menonton aksi saat itu, dan ke esokan hari, setelah kejadian, saya juga di pukul dan di ikat di tiang PLN, ” tambahnya Reinhard Toory, Minggu (11/04/2021).
Atas kejadian ini, pihak pemerintah desa Momujiu kecamatan Loloda Utara, mengirim surat kepada Kapolres Halmahera Utara meminta perlindungan kepada warganya.
Surat yang ditanda tangani oleh Kepala desa Momujiu, Alfius Tatuhe dan sekertaris Ronald Sambode.
Dalam surat tersebut, yang juga dikirim ke sejumlah media menjelaskan bahwa keberadaan pasir besi di Kecamatan Loloda Utara sudah menjadi incaran dari para investor salah satunya di desa Momujiu, dan saat ini pasir besi di Desa Momujiu ditambang oleh PT. Sumber Ardi Swarna (SAS), berdasarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang di miliknya Exploitasi pasir besi dilakukan di laut bukan di darat, hal tersebut telah di lakukan sosialisasi kepada masyarakat dan telah dilakukan kesepakatan dengan masyarakat Desa Momujiu dan desa-desa lingkar tambang sehingga pihak PT. SAS dapat melakukan penambangan pada areal sebagaimana dimaksud dalam lUP tersebut, ” Tetapi pada kenyataannya di lapangan
pihak perusahan melakukan exploitasi di darat sehingga memicu protes dan warga dan terjadi perkelahian dan pemukulan oleh pihak aparat keamanan dan beberapa karyawan terhadap masyarakat desa Momujiu,” jelasnya.
Selain itu, kesepakatan yang telah
dilakukan antara masyarakat dan pihak perusahan mengenai tenaga kerja lokal non skill yang harus dilakukan trening dan pelatihan guna peningkatan skill karyawan
lokal dan lingkar tambang tidak pernah dilakukan, ” Hal inilah juga yang memicu persoalan di lapangan dan terjadi bentrokan antara pihak perusahan dengan masyarakat.” sebutnya.
Lebih lanjut dijelaskan, saat ini sebagian karyawan lokal telah di PHK, serta sebagian masyarakat
ketakutan karena adanya ancaman dan pinak perusahan dengan melibatkan aparat keamanan TNI dan Polri. ” Karena itu, kami memohon kepada bapak Kapolres untuk dapat melakukan perlindungan terhadap masyarakat dan intimidasi dan ancaman dari pihak perusahan serta perlindungan terhadap lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas penambangan di darat tanpa kajian dan sosialisasi kepada masyarakat.” Tandasnya. Sementara, manejer PT. SAS, Gigih dihubungi melalui pesan Whatshapp terkait dengan kejadian tersebut belum ditanggapi. (mn)