TIDORE, HR – Dalam pencegahan penanggulangan darurat dan evakuasi penyelamatan bencana, Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat koordinasi tentang optimalisasi dan kolaborasi bersama stakeholder dalam pencegahan penanggulangan darurat, evakuasi dan rehabilitasi sarana prasarana menghadapi bencana yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Asis Hadad, di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, Rabu (3/7/2024)
Mengawali sambutan Wali Kota, Azis Hadad mengatakan rakor penanggulangan bencana ini merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus menejemen resiko Bencana dan juga digunakan sebagai pedoman penanggulanan bencana pada saat tanggap darurat yang cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (Stakeholder) pada saat tanggap darurat bencana.
“Karena pada akhir-akhir ini Kita ketahui bahwa Provinsi Maluku khususnya Kota Tidore Kepulauan selalu dilanda bencana geologi seperti gempa bumi yang di rasakan maupun yang tidak di rasakan, oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui BPBD Kota Tidore mengantisipasi dengan membuat kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan harapan untuk tetap selalu berkoordinasi dalam Penanganan Bencana yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan,” harap Azis.
Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abubakar mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penyamaan presepsi dalam penanggulangan bencana di Kota Tidore Kepulauan menujuh Tidore tangguh dan tangkas dalam menghadapi bencana.
“Peserta dalam kegiatan ini melibatkan melibatkan OPD terkait, Tokoh Masyarakat, Dunia usaha F-PRB, organisasi pemuda dan tim Posdalops BPBD Kota Tidore yang berjumlah sebanyak 45 orang,” kata Muhammad.
Muhammad juga berharap kepada seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan agar tetap tanggap dalam masalah penanggulangan bencana, karena tanggungjawab penanggulangan bencana bukan hanya kepada BPBD Kota Tidore namun ini adalah tanggung jawab semua pihak baik itu Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
“Mari sama-sama kita satukan presepsi dari berbagai stakeholder yang ada di Kota Tidore Kepulauan ini untuk tanggap dalam menangani masalah penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah ini,” ajak Muhammad.
Rakor tersebut menghadirkan Ketua Komisi III DPRD Kota Tidopre Kepulauan Malik Hi Muhammad, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana H. Idris Sudin dan Ardiansyah, ST, Perencana Muda Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Tidore Kepulauan sebagai narasumber.(***)
