TOBELO, HR — Perseteruan antara Bupati Halmahera Utara, Frans Manery dengan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berakhir damai.
Ini setelah Bupati Halmahera Utara, melakukan pertemuan bersama sejumlah aktivis GMNI di kantor bupati Halmahera Utara. Senin (03/04/2023).
” Hasil pertemuan, keduanya bersepakat untuk saling memaafkan dan tidak saling menyudutkan serta tidak melanjut proses hukum hingga di ruang pengadilan, jadi Pemda Halmahera Utara cabut laporan di Polres, GMNI cabut laporan di Polda” kata Raymond Batawi, Kadis Kominfo Halmahera Utara, Senin (03/04/2023).
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara telah resmi melaporkan sejumlah oknum kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lantaran diduga mencemarkan nama baik Pemda Halmahera Utara saat melaksanakan aksi.
Laporkan terhadap oknum kader GMNI berinisial WM dkk sebagai bentuk keprihatinan atas apa yang dilakukan sejumlah masyarakat dengan mengatasnamakan GMNI Halmahera Utara yang kemudian menyodorkan sejumlah poin yang kebenarannya masih dipertanyakan.
Hal yang sama juga dilakukan oleh pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Maluku Utara atas kasus dugaan pencemaran nama baik organisasi dan ancaman pembunuhan. Dugaan pencemaran ini terjadi saat demonstrasi kasus korupsi yang dilakukan DPD GMNI Halut pada 23 Februari 2023.
Dalam aksi tersebut, bupati yang menemui massa aksi mengancam dengan kata-kata yang tidak pantas sebagaimana yang terunggah dalam video yang viral di beberapa media sosial (man).
