Bupati Halmahera Utara Diminta Berhentikan Kepala Desa Gorua

TOBELO, HR— Sejumlah warga masyarakat, BPD dan tokoh agama Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara melakukan pertemuan terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Kepala Desa Gorua inisial SK alias Jono.
Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar Bupati Halmahera Utara Frans Manery agar secepat mengeluarkan surat pemberhentian terhadap kepala desa karena telah melakukan kasus palsukan tandatangan oleh lima anggota BPD dan penyalahgunaan Dana Desa.
Anggota BPD Desa Gorua Rusdi Loboke kepada sejumlah media meminta kepada bupati agar menindaklanjuti laporan dari BPD dan masyarakat yang sementara ini sudah di tangani oleh pihak kepolisian dan inspektorat.
“Kami meminta agar Bupati secepatnya menerbitkan SK pemberhentian kepada kepala desa Gorua” ujar Rusdi,Senin (03/04/2023)
Rusdi menjelaskan, laporan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan DD itu sudah di masukan sehingga ia meminta kepada bupati agar supaya berikan sanksi tegas kepada Kepala Desa.
“Kami sudah memasukan laporan pemalsuan ini di Polres dan sementara prosesnya sudah jalan karena itu kami meminta agar Bupati berikan sanksi kepada Kepala Desa” jelasnya
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Tokoh Masyarakat Desa Gorua, Hi Salahudin Baba meminta kepada pihak kepolisan agar dapat menindaklanjuti laporan terkait dengan kasus pemalsuan dokumen dan penyelewengan DD.
“Saya atas nama tokoh masyarakat desa Gorua meminta pihak kepolisian memanggil oknum kepala desa bila perlu secepatnya di tahan karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan oleh lima anggota BPD” ucapnya
Selain itu, mantan Sekda Halmahera Utara ini juga meminta kepada bupati agar secepatnya mengeluarkan surat pemberhentian kepada kepala desa, sebab sudah sangat jelas melakukan pelanggaran berat dan tidak bisa lagi diberikan tolerir.
“Saya minta pak bupati supaya secepatnya keluarkan SK pemberhentian kepada kepala desa, sesuai janji yang telah bupati sampaikan kepada perwakilan masyarakat dan BPD di beberapa waktu lalu di kediamannya” jelasnya
Selain itu, mereka juga meminta kepada bupati agar mengevaluasi Kadis DPMD Naftali Gita karena diduga melindungi kepala desa.
“Kami juga meminta agar bupati mengevaluasi kadis PMD, karena dia sengaja melindungi oknum kepala desa yang korup,” pungkasnya (man).