TOBELO, HR— Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 di lapangan Upacara kantor bupati Halmahera Utara, Selasa (02/5/2023).
Hadir dalam kegiatan tersebut selain Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Wakil Bupati Halmahera Utara Muclis Tapi Tapi, Ketua DPRD Halmahera Utara Janlis Gehanua Kitong, Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf Davit Sutrisno Sirait, Kapolres Halmahera Utara AKBP Moh Zulfikar Iskandar S.I.K, Kajari Halmahera Utara Muhammad Ahsan Thamrin SH.MH, Sekda Halmahera Utara, E J Papilaya, para Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati pimpinan OPD serta para ASN.
Dalam kesempatan itu, Bupati Halmahera Utara Frans Manery menjadi inspektur upacara. Frans dalam upacara tersebut membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim.
Bupati menyampaikan ini kita melaksanakan dua agenda penting yang dilaksanakan secara bersamaan pada upacara bendera saat ini yaitu agenda Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-27 Tahun dengan tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul” dan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023.
Mendagri dalam sambutannya terkait dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-27 tahun menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan Pemerataan Pembangunan. setelah 27 Tahun berlalu, Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif, ” Dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya PAD dan kemampuan fiskal Daerah. Namun data juga menunjukan bahwa filosofi dari tujuan Otonomi Daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan.
Lebih lanjut dikatakan berdasarkan data Dien Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 200 dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini tentunya menjadi sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangan masih tergantung kepada Pemerintah pusat. ” Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, Kepala daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-Nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien.
Selain itu juga dikatakan menindaklanjuti arahan Presiden terkait pengendalian inflasi tahun 2023 dan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, “Saya sebagai Menteri Dalam Negeri setiap hari Senin memimpin rapat penanganan inflasi untuk memantau perkembangan Inflasi di Daerah dan saat ini telah terbentuk Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Berdasarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ Tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian Inflasi di Daerah.” Jelasnya.
Pemerintah pusat, tambahnya menargetkan tahun 2023 angka stunting anak turun menjadi 17 persen secara nasional, untuk itu ia menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing. ” Masalah stunting bisa dipicu dari keadaan ibu dan anak hingga faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal termasuk pola asuh dan lingkungan sedangkan faktor spesifik lannya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti kurang gizi dan anemia.” Tandasnya.
Sedangkan dalam sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. “Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka.” ujarnya.
Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka.” Imbuhnya.
Ditambahkannya, dukungan dana untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi. Transformasi yang masif ini sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerja sama kita. “Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil.” Pungkasnya (man).
