TOBELO,HR—- Bupati Halmahera Utara, Frans Manery mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan Pemda Halmahera Utara bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah itu dikendalikan dari kantor Bupati, bukan dari kantor lain.
Penegasan bupati Frans Manery itu disampaikan saat memberikan arahan pada pelantikan pejabat esalon II di kantor bupati Halmahera Utara, Senin (16/01/2023).
” Kendali birokrasi hanya ada di sini, sekali lagi, birokrasi eksekutif dikendalikan dari kantor ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah itu dikendalikan dari kantor Bupati ini, bukan dari kantor lain,” tegasnya.
Bupati juga memberikan perhatian khusus dan akan memberikan sangsi tegas terdapat para Kepala Dinas dan staf yang tidak taat dengan regulasi serta merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan DPRD dan Pemerintah Daerah,
” Bagi siapa-siapa saja yang masih ingin merubah APBD, bila saya tahu siapa yang memerintah dan siapa yang merubah, mereka itu langsung dipecat saya akan proses pemecatan bukan lagi mutasi, karena ini ada indikasi merampok keuangan daerah” ingatnya.
Bupati juga tidak menginginkan akhir kepemimpinan bersama wakil bupati Muchlis Tapi Tapi dinilai jelek, karena itu, ia akan terus melakukan penataan birokrasi agar penyelengaraan pemerintahan lebih baik, “Jadi tanggung jawab penyelenggara pemerintah daerah tidak semata berada pada pundak bupati dan wakil, tetapi berada pada jajaran birokrasi,” Katanya.
Bupati mengaku telah memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk segera menyusun draft baru sebab di rencanakan pada pertengahan Februari akan dilakukan penataan birokrasi untuk seluruh jenjang (man).
