TERNATE, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate di tahap finalisasi rencana awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate menilai sebagian besar isi data-data RPJMD hoax dan terlalu mengawan.
Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda dan para tim ahli yang dihadirkan DPRD diantaranya Mochtar Adam, Aly Lating, Herman Usman dan Maulana Ibrahim menegaskan, dalam pandangannya ranwal RPJMD Kota Ternate sebagian besar mengisi data-data hoax dan terlalu mengawan. Padahal kebijakan publik merupakan sebuah proses politik, dimana pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak sama sekali. Dalam proses perumusan kebijakan, legislatif melakukan komunikasi dan negoisasi dalam menentukan sikap kami dalam merespon atau mengantisipasi berbagai permasalahan.
“Harapan kami dalam kerangka demokrasi, pihak eksekutif para pengambil kebijakan yang telah melalui tahapan mulai dari melibatkan masyarakat baik secara individu maupun kelompok kepentingan dalam proses, implementasi atau evaluasi kebijakan, dapat lebih maksimal,” tegasnya usai rapat dengan tim ahli, Rabu (18/8).
Heny menutuekan, saat ini ekspektasi masyarakat ke pemerintah semakin tinggi, karena semakin kompleksnya persoalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Problem yang harus diakui bahwa, seringkali kebijakan yang diambil pemerintah bagaikan.
“Jauh panggang dari api, sejumlah pandangan tim ahli membenarkan bahwa Ranwal RPJMD 5 tahun kedepan terlalu mengawan-awan, padahal kita tinggal di bumi,” pungkasnya.
Heny menyatakan, lazim terjadi kebijakan atau program pemerintah tidak efektif dalam merespon kompleksitas dinamika persoalan sosial atau bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kegagalan pemerintah dalam merespon persoalan, karena kebijakan yang diambil tidak berdasarkan data kejadian sebenarnya di lapangan. Seringkali kebijakan diambil semata berdasarkan asumsi dangkal, tanpa dukungan bukti atau landasan penelitian yang valid serta metodologi yang sahih.
Tegas Heny manfaat pertama terkait dengan upaya bersama untuk mendorong pemerintah lebih akuntabel dalam mengambil kebijakan. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu dibarengi dengan dukungan anggaran untuk mendukung proses implementasi, monitoring dan evaluasinya.
“Kita tidak menginginkan kebijakan tanpa berbasis data bukti berujung pada penggunaan dana publik yang sia-sia. Untuk itu, senada dengan pandangan ahli, pengambilan kebijakan yang berdasarkan pada data yang reliable tentu menjadi dasar argumen yang kuat dan membuat pemerintah lebih akuntabel,” ungkap Heny.
Meski begitu, Heny menambahkan, Pemkot melalui pandangan DPRD didorong untuk melaksanakan kebijakan berbasis data meski tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun ini sudah hal klasik sering pengambil kebijakan memiliki pertimbangan politis tertentu yang memposisikan mereka mengabaikan data.(nty)
