TERNATE,HR- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate kaget mendengar Pemerintah Kota Ternate mengalami defisit bisa diangka Rp 70 milyar. Padahal, dari awal DPRD sudah mengiktiarkan itu.
“Saya heran defisitnya dari mana, soal defisit atau tidak defisit itu dilihat dalam pembahasan APBD, sampai Apada persetujuan, pengesahan Ranperda menjadi Perda. Saya heran, defisitnya darimana?. Dasar kita lihat anggaran kita berimbang,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, Senin (7/3/2022).
Mubin mengakui, dari awal DPRD sudah mengiktiarkan bahwa pada saat pengajuan Ranperda APBD tahun 2022 itu ada defisit sekitar sebesar Rp40 milyar lebih. Kemudian bicara tentang struktur APBD ada pendapatan belanja dan pembiayaan. Pembiayaan yang tergambar disini adalah pinjaman daerah, padahal pembiayaan daerah itu banyak, ada silpanya, ada pinjaman daerah dan lain – lain.
“Kita bahas antara DPRD dan Pemerintah, ternyata yang dimaksudkan dengan pembiayaan daerah itu adalah mekanisme-mekanisme yang harus dilalui mulai dari persetujuan bersamaan dengan penandatanganan KUA PPAS. Ini dilewati,” akunya.
Dikatakannya, DPRD tidak mungkin menyetujui pinjaman tersebut tanpa melalui mekanisme tahapan tersebut. Kemudian pembahasan tahap satu akhir, DPRD menanyakan mengenai solusi yang disiapkan Pemkot Ternate.
“DPRD menyampaikan ke Pemerintah, solusi apa yang akan diambil? Pinjaman tidak akan mungkin, maka solusinya adalah apa?. Bisa saja menaikan PAD, atau mungkin lain-lain pendapatan daerah yang sah, atau melakukan rasionalisasi untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja supaya kita tidak ada defisit. Kita bahas itu lama, sampai skorsing dua kali. Akhirnya DPRD langsung menanyakan ke Pemerintah, apakah ada kenaikan pendapatan? Ada yaitu kenaikan PAD, ada sekitar sekian miliar. Apa lagi? Kita juga ada kenaikan dana transfer Pemerintah Provinsi dalam bentuk bagi hasil pajak naik sekian milyar,” ungkapnya.
Lanjut Mubin, Pemkot akui ada dana transfer dalam bentuk DBH pajak kurang bayar sebesar Rp30 miliar lebih.
“Ini kemudian diklopkan kurang lebih 40 miliar dan dilakukan penyesuaian rasionalisasi sehingga anggaran dianggap berimbang,” terangnya.
Mubin menuturkan, di awal pembahasan APBD 2021, DPRD juga sudah mengikhtiarkan program kegiatan yang kemungkinan tidak jalan agar diinventarisasi dan diluncurkan ke tahun 2022. Sehingga ketika betul – betul selesai dan belum dibayar tidak ada lagi tunggakan karena sudah diploting di APBD 2022.
“Ternyata mereka tidak menyampaikan itu tapi malah mereka menganggarkan Rp30 miliar itu sebagai pendapatan di tahun 2022,” katanya.
Tak hanya itu, kata Mubin, sekarang masalahnya sudah muncul. Bahkan di rapat terakhir Komisi II menanyakan mengenai apakah ada hutang yang terbawa? Mereka sebut tidak ada hutang yang terbawa, karena akhir tahun ini ada Rp30 milyar lebih cair yang kemudian kita gunakan.
“Ternyata akhir-akhir ini saya tahu bahwa ternyata yang dimaksudkan dengan Rp30 milyar yang kita anggarkan sebagai pendapatan di 2022 itu yang cair di akhir tahun dan dibayarkan program kegiatan yang telah selesai,” sesalnya.
Mubin menuturkan, Wali Kota menyatakan defisit Rp70 milyar itu sumber dari mana yang dijadikan rujukan. Kata dia, boleh saja Pemerintah memprediksi angka defisit ini lantaran pendapatan yang tidak tercapai.
Mubin merasa geli – geli, karena anggaranya belum bergerak tapi sudah ada defisit senilai Rp70 miliar.
“Kalau trik beranggaran Pemerintah mampu mengevaluasi pendapatan kita kemungkinan tidak capai diangka Rp70 miliar, maka dia sudah harus melakukan rasionalisasi, penyesuaian. Pemerintah jangan pesimis bahwa kita sudah defisit Rp70 miliar. Dan kondisi ini tidak ada perintah dari Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing,” ujarnya.
Mubin menambahkan, skema pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah sangat buruk, makanya Pemda tidak perlu mengambil resiko
“Pemerintah kalau mampu mengelola keuangan dengan baik, defisit pun tidak ada masalah. Jadi DPRD sudah beriktiar dari dulu, awas jangan sampai kita defisit. Angka defisit Rp70 miliar ini akan memberikan banyak resiko. Ada banyak program prioritas Wali Kota, visi-misi tidak akan jalan,” pungkasnya.(nty)
