TERNATE, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menolak rencana pembangunan rumah sakit daerah melalui kerja sama dengan PT Wijaya Karya (WIKA). Pasalnya, jika pembangunan tersebut disepakati dengan PT. Wika, maka setiap tahun Pemkot Ternate harus mengalokasikan anggaran Rp170 milyar untuk dikembalikan ke PT. Wika selama 10 tahun setelah rumah sakit itu dibangun.
Ketua Komisi II DPRD Mubin A Wahid baru – baru ini mengatakan, DPRD sudah memberikan warning keras setelah melakukan pertemuan dengan PT WIKA, karena kemampuan keuangan daerah saat ini, apabila kerja sama dengan yang disampaikan PT WIKA, tidak mungkin DPRD setujui.
Kata Mubin, jika dialokasikan anggaran pembangunan rumah sakit sebesar Rp1,69 triliun dalam 10 tahun, dengan sistemnya PT WIKA selesai membangun rumah sakit baru dikembalikan anggaran sebesar Rp170 miliar per tahun.
“Apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2022, jumlah belanja modal kita Rp199 milyar, kalau kita konversi Rp199 milyar dikurangi Rp170 milyar sisa Rp22 milyar. Dengan anggaran Rp22 milyar itu apakah visi misi Wali Kota lain bisa jalan.? Tidak bisa jalan, dan kita kolaps atau kita bangkrut dan itu tidak akan mungkin terjadi,” bebernya.
Menurutnya, DPRD Kota Ternate memberikan solusi agar bisa ditempuh Pemkot Ternate, yakni harus dianggarkan dalam bentuk dana cadangan yang dimungkinan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau program kegiatan tidak bisa dianggarkan dalam satu tahun, bisa dianggarkan satu atau lebih dari satu tahun. Sekarang ini kita sudah lewat dua tahun anggaran, kemarin kita tidak sepakati dalam KUA PPAS bisa saja multi years, karena tidak mungkin dianggarkan dalam satu tahun. Jadi skema pembiayaan itu harus dirubah, kalau tidak dirubah tidak akan mungkin,” ujarnya.
Mubin juga mempertanyakan, pendapatan dari rumah sakit pertahun, karena dia memastikan tidak akan signifikan, sebab sebelum itu di Kota Ternate sudah ada rumah sakit milik Pemprov Malut, kemudian sudah beraktifitas sejumlah rumah sakit swasta.
“Tidak mungkin seluruh pasien itu lari ke rumah sakit daerah, itu tidak akan mungkin. Jadi tidak signifikan untuk mendorong kita kembalikan Rp170 milyar per tahun, itu tidak akan mungkin. Karena kalau bermimpi masih bisa, tapi ini tidak masuk akal, jadi pemerintah mempertimbangkan betul skema pembiayaannya,” terangnya.(nty)
