WEDA,HR—Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara merasa kesal dengan sikap kepala sekolah dan sejumlah guru yang melakukan demonstrasi dam ancam mogok mengajar pekan lalu.
Elang mengaku memiliki antusias yang tunggu selama ini di bidang pendidikan tidak dihargai oleh sebagian kepala sekolah dan guru di Kecamatan Patani.
“Seharusnya guru dan kepsek juga harus sadar. Bahkan sampai demo, unjuk rasa dan sampai ancam mogok sekolah,”ujar Edi Langkara pada sambutan peresmian gedung PAUD Percontohan dan penyerahan SK Penegrian 14 TK dan PAUD, Rabu (23/2/2022) pekan kemarin.
Merasa kesal, Bupati Edi mengutip Firman Allah SWT, wahai orang orang yang beriman jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Firman Allah ini apakah anda (kepsek dan guru) tidak mengerti? Kalau anda mengerti maka anda khianat.
“Anda (kepsek dan guru) yang melakukan demo adalah termasuk kelompok penghianat terhadap kebenaran konstitusi undang-undang dan peraturan pemerintah daerah yang telah kita tetapkan, yang anda terima itu setiap bulan,”ujarnya.
Dua menjelaskan keterlambatan gaji satu bulan anda bisa buat masalah, namun tidak berfikir kondisi keuangan daerah yanh mengalami transisi anggaran.
Lanjut Elang, ketika gaji terlambat satu bulan anda buat masalah. Ini mekanisme transisi anggaran, bila anda orang yang tidak berpendidikan itu wajar tapi seorang kepala sekolah dan guru tahu aturan mengapa harus melakukan aksi dan ancam mogok mengajar.
“Jadi saya kirim salam di guru-guru di Patani saya kecewa sekali kepada mereka,” kesalnya.
Edi pada kesempatan itu juga menyetil terkait kebijakan pemerintah daerah terkait pagawai tidak tetap (PTT) di Maluku Utara bahwa di Halteng termasuk menerima gaji yang paling besar,
“Kadis, mereka (gaji guru honorer) sudah dibayar belum? Setiap bulan mereka terima? Kalau mereka terima lalu ada yang buat begini (demo) berati ada iblis di sana,” katanya.
Mantan anggota DPRD Malut ini juga merasa kecewa dengan guru-guru yang tidak mengikuti demo, seharusnya, lanjut Edi, misalnya sudara-sudara tidak melakukan demo, paling tidak anda harus memiliki tanggungjawab bagaiman memberikan masukan informasi dan pemahaman agar merek juga paham.
“Jangan terkesan diam melihat guru-guru yang lain demo, jadi ada kesan membuat keresahan secara umum di Halteng ini seolah olah Bupati tidak menggubris persoalan ini,”tuturnya.
“Supaya kalian tahu bupati paling peduli persoalan pendidikan itu Bupati Halteng,” tegasnya.
Tapi Bupati menuding bahwa para kepala sekolah dan guru guru tidak sadar karena teman main nakal, mestinya kaliam berbicara karena saya tidak mungkin akan membalas di media sosial.
Edi mengaku, kalau dianding gaji Rp.1.500.000 dibagi 30 hari atau 25 hari sekitar Rp50.000 sampai Rp60.000, berati sesuai dengan standar UMR. Dan standar UMR itu memperhatikan aspek yang berkaitan dengan faktor kemanusiaan.
“Anda manusia maka digaji sesuai dengan standar UMR. Dan itu tidak ada di daerah lain, hanya di Halteng,”ujarnya
Namun itu masih juga mengumbar di media sosial Facebook mengkritisi kebijakan pemerintah yang seolah olah kalian sangat luar biasa.
“Saya minta doa supaya orang-orang model itu diberikan nikmat kemiskinan, iya, ya kalau mengkufuri nikmat kan ada azab, itu menurut Firman Allah,” kutipnya.
Edi Langkara juga mengakui atas aksi kepala sekolah dan guru guru itu membuat dirinya gelisah, “Jadi kalau guru-guru demo saya berhentikan dengan SK sekarang,” tegasnya.
Terkait itu Elang menugaskan kepada Kadis Pendidikan agat mencatat nama-nama kepala sekolah di Patani yang ikutan demo agar diganti.
“Saya terlalu serius mengurus pendidikan ini. Tidak ada yang peduli pendidikan sehebat di Halteng, jadi kepsek yang demo-demo itu segera diganti,” kesalnya.
“Nama-nama yang ikut semoga segera diganti. Saya tidak butuh orang-orang itu dalam rangka Pilkada karena saya butuh rakyat. Saya pecat seluruh kepala sekolah pun tidak pengaruh. Bagi saya itu saya dengan rakyat. Dan rakyat akan mengukur siapa yang jujur. “Ini sudah keterlaluan,”ancamnya.
Soal TTP itu soal DAK, bukan kesalahan dari bendahara daerah atau perencanaan. Pengelolaan keuangan diatur oleh Kaban Keuangan lalu secara tehnis dikelola oleh OPD yang ada. Kalau kemudian untuk membayar itu berdasarkan data dari kepala sekolah. Contoh ada 20 guru di Patani yang sudah dapat sertifikasi maka dia tidak lagi dapat TTP.
“Dan data itu dari Pendidikan bukan dari keuangan,” jelasnya.
Jadi kalau belum bayar itu bukan soal tidak ada duit atau bupati tidak mau bayar, tapi data kalian yang belum masuk. “Untuk itu saya tegaskan TTP itu hadiah dari Bupati berkaitan dengan kinerja bukan abuleke. Coba itu,” cecar Edi.
“Saya macam rasa sedih. Untuk itu saya kirim salam di Camat Patani Kase tau guru-guru yang demo itu, suatu saat saya akan ketemu dengan mereka,” tambahnya.
Dia menambahkan, gaji guru honorer di Halteng saat ini sudah mencapai Rp1.750.000 per bulan.
“Saya kecewa dengan guru-guru yang ada di Halteng. Karena mereka termasuk insan-insan tidak mensyukuri nikmat. Saya tidak bisa bayangkan di Kecamatan Patani seluruh sekolah demo,”tandasnya. (rid)
