TOBELO,HR— Forum Pemuda Halmahera Utara (FPHU) menyikapi rekomendasi Pansus DPRD ke Gubernur Maluku Utara agar membatalkan seluruh rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM).
FPHU menilai tindakan DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) terkesan memojokan PTNHM.
Ketua FPHU Halmahera Utara Muhammad Kacoa mengatakan, alasan DPRD untuk mendesak Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) agar mencabut izin IPPKH PTNHM sangat tidak rasional dengan alasan PTNHM tidak menghiraukan permintaan data di PTNHM dan membuat hal itu sebagai dasar, maka DPRD Provinsi Malut telah mengorbankan rakyat Halmahera Utara dan Maluku Utara (Malut).
“Bagi saya, alasan DPRD Provinsi Malut mendesak Gubernur untuk mencabut izin IPPKH PT NHM ini sangat tidak rasional, sebab bukan untuk kepentingan rakyat tetapi DPRD lebih mengutamakan ego mereka,” Ujar Muhammad Kacoa, Jumat (15/07/2022).
Kacoa meminta, kepada Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba agar tidak mengakomudir desakan dari DPRD Malut untuk pencabutan IPPKH PT NHM. Sebab seluruh Izin PTNHM itu sudah final dan mengikat, melalui pemerintah pusat. Sebab kata Kacoa, PTNHM selalu menunaikan kewajiban pajak ke pemerintah pusat maupun ke daerah, Tak hanya itu, kewajiban perusahan melalui dana 1 persen untuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan juga program khusus dari Haji Robert peduli telah memberikan dampak positif bagi Halmahera Utara dan Maluku Utara. “PT NHM ditangan Hi Robert itu, beda jauh dengan Newcrest, sebab NHM ditangan Hi Robert masyarakat Maluku Utara dapat merasakan dampak positif, oleh karena itu, Gubernur lebih baik abaikan saja desakan DPRD Malut,” pintanya.
Menurut Kacoa, PTNHM ditangani Hi Robert terjadi perubahan yang sangat signifikan bagi masyarakat di lingkar tambang dibandingkan masih dikelola Newcrest. Perubahan itu, karena terjadi peningkatan kesejahteraan, baik di karyawan PTNHM, masyarakat lingkar tambang dan masyarakat Halut serta Malut. “Jadi Gubernur harus lebih mendorong dan mendukung PTNHM untuk kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan, bagi saya PTNHM patut dilindungi,” pungkasnya (man).
