GMNI Soroti Kunjungan Sejumlah Menteri Di Malut, Tawarkan Kawasan Industri Rempah

TOBELO, HR—-  Kunjungan sejumlah Menteri di Maluku Utara (Malut) beberapa bulan lalu, melakukan kunjungan mendapat sorotan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
Diketahui, ketujuh Menteri yang
yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri H.Muhammad Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat H. Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN DR Sofyan A Jalil dan sejumlah perwakilan kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Perwakilan Kepolisian Republik Indonesia.
“Apabila kunjungan sejumlah menteri di Maluku Utara itu hanyalah agenda konspirasi kekuasaan dengan koorporasi belaka, tanpa melihat identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat Malut, maka bisa saja dikatakan pemerintah tidak perduli terhadap rakyatnya, hanya sibuk ngurus investasi demi kepentingan pemerintah, ” Tegas Wakil ketua Bidang Organisasi DPP GMNI, Bung Jenfanher Lahi melalui rilisnya, Jumat (24/09/2021).
Menurutnya, Pemerintah harus serius memperhatikan kehidupan rakyatnya. Karena demi kepentingan rakyat, perlu ada sikap dan tanggapan dari pemerintah sendiri tentang Kawasan Industri Rempah.” Harapan Kami (GMNI) kunjungan sejumlah menteri tidak terkesan terfokuskan pada kepentingan industri tambang dan kawasan khusus ibu kota Sofifi saja, tapi juga terkait Kawasan Industri Rempah (KIR) di Malut harus diseriusi oleh pemerintah itu sendiri. Mengingat masyarakat di Malut notabanenya, punya potensi perkebunan Kelapa, pala, cengkeh dan lain-lain adalah identitasnya.” Jelasnya.
Olehnya itu, pemerintah sudah harus punya kajian tersendiri di masing-masing daerah, di 10 kabupaten kota, di provinsi Malut
Kawasan Industri Rempah, sudah harus ada di titik masing-masing kabupaten kota. Ini penting, karena menyangkut hajat hidupnya masyarakat Tani “Petani harus diprioritaskan. Pemerintah tak boleh menjebak petani harus berbondong-bondong ke dunia Pertambangan, harus menyediakan Kawasan Industri Rempah sebagai alternatif bagi masyarakat tani di Malut.” Tandas Jenfanher Lahi.