TERNATE, HR – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara menanggapi penyataan Wali Kota Ternate terkait ancaman ingin menutup kantor Wali Kota Ternate, jika kembali didemo lagi.
Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek menilai, apa yang disampaikan oleh Wali Kota Ternate soal ancaman tutup Kantor Wali Kota, setelah di demo para sopir angkot itu adalah tanda bahwa Wali Kota Ternate tidak mampu menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi di Kota Ternate.
Kata Tono, demonstrasi itu adalah hak demokrasi setiap warga negara dan dilindungi Undang – undang dan yang disampaikan itu adalah aspirasi publik.
Menurutnya, jika masyakarat terus melakukan demonstrasi dan terus mengkritisi itu berarti masih ada masalah lain yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tinggal pemerintah daerah memiliki political will untuk menyelesaikan bukan malah mengancam untuk menutup kantor pemerintahan.
Tak hanya itu, Tono menuturkan, disisi lain juga menunjukan Wali Kota memperlihatkan pemerintahan daerah ini lemah untuk menangani atau menyelesaikan masalah di kota Ternate.
“Misalnya demonstrasi para sopir angkot kemarin itu, karena ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan, ketika disuarakan para sopir angkot soal praktek ilegal BBM di SPBU,” ungkapnya.
Meski begitu, Pemkot dinilai lemah dalam mengontrol harga BBM jenis Pertamax di kota Ternate sesuai Surat Keputusan Wali Kota Rp13.500 perliter, buktinya masih banyak klasifikasi harga yang berbeda.(nty)
