TERNATE,HR—Semua kalangan masyarakat harus berkomitmen memutuskan mata rantai politik uang yang sering terjadi di Pemilu maupun Pilkada, termasuk menghadapi Pemilu serentak 2024 nanti.
Ajakan tersebut disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo saat membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021 di Kota Ternate, Senin (4/10/2021).
Menurutnya, politik uang akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang korup, hal ini berkaca dari sejumlah kepala daerah yang diproses hukum proses. Sejatinya rekrutmen politik dan proses demokrasi di Indonesia seharusnya melahirkan pemimpin pro rakyat.
Sekain itu kata Ratna, pentinya keterlibatan masyarakat. Pemilu tanpa partisipasi masyarakat tidak akan mencapai kualitasnya, sebab pemilu itu adalah pengawasan oleh rakyat.
Bawaslu lanjut Ratna melakukan berbagai upaya keterlibatan masyarakat tertama kalangan generasi muda dalam mengawasi Pemilu, salah satunya adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Sehingga diharapkan setelah mengikuti SKPP para pserta akan menjadi pemilih yang berkarter serta peserta SKPP akan menjadi pelopor pemilu yang berkualitas.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya, keterlibatan aktif masyarakat secara luas dalam membantu tugas-tugas pengawasan Bawaslu. Program SKPP yang dicanangkan
Bawaslu RI harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.
“Kedepannya peserta SKPP diharapkan dapat menjalankan tugas dengan memberi informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu,”katanya.
Selain SKPP, Bawaslu di daerah kata Ratna Dewi juga bisa menginisiasi kegiatan lain, seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, atau kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, Partai Politik bahkan Ormas.
“Sosialisasi tentang penanganan pelanggaran kenapa penting, karena kita berharap pemilu 2024 masyarakat bisa lebih berperan aktif ikut dalam pengawsan, sehingga hasil Pemilu kita bisa lebih berkualitas,”pungkasnya.
Dia menerangkan, Bawaslu sangat membutuhkan dukungan kaum pemuda pemilih yang memiliki idealisme yang berkualitas untuk membantu menjaga kedaulatan pengawasan pemilu di Indonesia.
“Penyelenggara pemilu dan pilkada yang jujur, adil dan berkualitas ditentukan oleh salah satunya kaum muda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda dan organisasi kemahasiswaan,” sebutnya. (red)
