Halmahera Utara Mengalami ” Turbulensi” Anggaran tahun 2023

  • Whatsapp

TOBELO, HR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halmahera Utara, menyoroti serapan anggaran tahun 2023, yang baru 35 persen, masih kurang 65 persen lagi dan dikhawatirkan itu tidak bisa terserap karena hanya tersisa 4 bulan.

“Seharusnya hingga bulan ini realisasi APBD lebih dari 50 persen. Tapi hingga saat ini masih rendah baru 35 persen,” ungkap Sahril Hi Rauf, Ketua Komisi 3 DPRD Halmahera Utara, usai rapat kerja dengan Tim TAPD, Kamis (24/08/2023).

Menurutnya, bupati harus terus menggenjot kinerja OPD dalam penyerapan anggaran dan juga pada sektor pendapatan, dan diharapkan Pemerintah daerah bergerak cepat diagnosa, berikan punisman atau hukuman kepada OPD yang tidak capai target. ” Ini karena pimpinan OPD tidak punya inovasi kuat, tidak tanggung jawab, penyakit pendapatan bersarang pada OPD,” katanya.

Politisi parati Hanura ini, mengungkapkan penyerapan anggaran transfer dari pusat diangka Rp 437 milyar, dari total APBD tahun 2023 sebesar Rp 1.219 triliun, itu berarti masih butuh kekuatan kas sebesar Rp 780 milyar, ” Kalau kita kalkulasi dengan sisa waktu 4 bulan ini, berarti setiap bulan harus penyerapan anggaran di angka Rp 145 milyar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Halmahera Utara, Janlis G. Kitong menambahkan bahwa dengan kondisi keuangan daerah yang mengalami “turbulensi” itu maka pengelolaan anggaran tahun 2023 harus disesuaikan sehingga tidak menjadi beban pada anggaran tahun berikutnya, ” Jadi paket-paket yang belum jalan harus di tiadakan, hitungan kami sekitar Rp 300 milyar harus di kurangi sehingga tidak terbawah di tahun berikutnya,” kata Janlis Kitong.

Hal tersebut karena, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di targetkan sebesar Rp 130 milyar baru dicapai Rp 30 milyar, bahkan Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi pun belum ada kepastian dilandasi kekuatan hukum, begitu juga dengan pajak dan retribusi dari NHM,
“ Karena itu, yang belum terserap masih kurang 65 persen lagi dan dikhawatirkan tidak bisa terserap dan itu yang akan menjadi tugas bersama. Bagaimana mengawasi perencanaan dan pelaksanaannya tepat sasaran,” tandasnya (man).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *