TERNATE, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Selasa (31/8) menyelenggarakan agenda sidang paripurna kedua untuk empat agenda yakni, pidato penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS perubahan APBD 2021 dan KUA PPAS RAPBD tahun 2022, serta penyampaian dua ranperda dan penutupan dan pembukaan masa sidang ketiga.
Menurut Wakil Ketua DPRD Heny Sultan Muda, ada sesuatu yang berbeda dari model penyampaian KUA-PPAS 2021 dan KUA-PPAS 2022 dari gaya penyampaian Wali Kota Ternate.
“Kami sampaikan bawa dalam tatib DPRD terdapat beberapa jenis rapat yang diatur, namun untuk rapat paripurna di DPRD merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Sebagai rapat pengambilan keputusan, namun cara peyampaian Wali Kota dan dokumennya tidak dalam bentuk pidato hanya dalam bentuk presentasi seperti memberikan kuliah umum kepada DPRD, ” tegas Henny usai paripurna.
Kata Heny, tidak seperti lazimnya, anggota DPRD tidak diberikan salinan pidato penyampaian berupa dokumen/informasi dan data KUA-PPAS APBD perubahan 2021 dan juga KUA-PPAS RAPBD Tahun 2022. Akhirnya ada salah satu anggota DPRD yaitu Mubin A Wahid menyampaikan intrupsi mengingatkan pimpinan DPRD, Sekwan dan Wali Kota Ternate.
“Pemkot mungkin punya model atau gaya sendiri dalam penyampaian dengan berinprovisasi yah sah-sah saja, namun model penyampaian saudara walikota atau presentsi di paripurna ini lebih pantas di rapat konsultasi dengan DPRD,” ujar Heny.
Heny menegaskan, ada banyak catatan baik di perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022 yang nantinya akan diboboti di tim anggaran DPRD, termasuk dengan pesimisnya pemerintah terhadap target pendapatan daerah, padahal kalau dilihat dari penyampaian tadi, Pemkot begitu optimis dengan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pihaknya akan berupaya semaksimal melakukan fungsi kontrol DPRD untuk mengawal kepentingan masyarakat.(nty)
