TERNATE, HR – Perekonomian Provinsi Maluku Utara mencatatkan kinerja regional yang relatif tinggi, 32,09 persen (yoy) pada triwulan II tahun 2025. Dimana, lonjakan pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi industri pengolahan dan pertambangan yang secara aktif menopang hilirisasi, serta kenaikan ekspor yang mencapai USD 0,99 miliar.
Hal tersebut dikatakan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara pada kegiatan media briefing rutin “Torang Pe APBN”, Rabu (29/10), di Aula Kanwil DJPb Malut yang dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan Maluku Utara serta perwakilan media lokal.
Sakop menyoroti sejumlah kondisi global yang mempengaruhi dinamika ekonomi nasional, antara lain ekonomi global membaik dengan ditandai pertumbuhan ekonomi global dan ekspansi PMI manufaktur .
Pasar keuangan global mulai pulih dengan meredanya perang dagang dan pemangkasan Fed Fund Rate. Selain itu, pada level domestik minat investor global mulai membaik dan instrumen keuangan tetap bergerak positif.
Kata dia, di tengah pertumbuhan yang tinggi, stabilitas ekonomi makro di Maluku Utara juga terjaga dengan baik. Terjadi deflasi sebesar 0,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan barang dan jasa berada dalam kondisi stabil, serta daya beli masyarakat relatif terjaga.
“Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini turut diiringi dengan perbaikan signifikan pada indikator kesejahteraan. IPM Maluku Utara naik menjadi 71,84, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,32 persen. Namun, pesatnya pertumbuhan ini belum sepenuhnya inklusif. Beberapa tantangan sosio-ekonomi yang masih perlu diatasi antara lain kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,26 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih rendah 1,11 persen, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan menjadi 107,91 dan kenaikan rasio gini yang berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi sebesar 0,299. Dinamika ini menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi berbasis sumber daya alam perlu disertai kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat, termasuk mitigasi dampak sosial dan ekologis dari ekspansi industri ekstraktif,” jelas Sakop.
Dari sisi fiskal, APBN regional Maluku Utara menurutnya, terus menunjukkan kinerja positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga akhir September 2025, pendapatan negara mencapai Rp3.184,89 miliar atau 95,65 persen dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 72,56 persen (yoy).
Pada level APBD, hingga September 2025, pendapatan daerah agregat pemda se-Maluku Utara terealisasi sebesar Rp 10,193.90 miliar, tumbuh 0,96 persen (yoy). PAD terealisasi Rp1.416,28 miliar (69,24 persen dari pagu), tumbuh 29,67 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan pajak daerah. Sementara pendapatan transfer mendominasi 85,81 persen dari total pendapatan dan telah terealisasi sebesar Rp8.747,30 miliar (72,15 persen dari target).
Di sisi lain, belanja daerah mengalami kontraksi 10.06 persen (yoy) menjadi Rp 7,764.00 miliar dari pagu Rp16.995,11 miliar atau sebesar 45.68 persen, yang terealisasikan pada belanja gaji dan tunjangan ASN, jasa, tambahan penghasilan ASN, transfer bantuan keuangan, dan lain-lain.
Pada belanja transfer, terdapat isu-isu strategis berupa percepatan realisasi DAK Fisik tahap II, masih terdapat pemda yang belum salur DAU Specific Grant penggajian formasi PPPK karena belum terpenuhi syarat salur, upaya peningkatan PAD, dan perlunya akselerasi belanja daerah.
Dalam paparan tematik, Sakop juga menyoroti terkait perkembangan program sekolah Rakyat, dimana sudah terdapat 3 sekolah rakyat dengan jumlah siswa total 150 orang dan tenaga pendidik yang berjumlah 42 orang. Dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi antara lain sumber daya manusia, penerimaan masyarakat dan keberlanjutan program, pendanaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur, dan sarana prasarana. Untuk menjawab tantangan tersebut rekomendasi yang diberikan antara lain penguatan mekanisme rekrutmen dan retensi guru, perbaikan sanitasi serta penyediaan air bersih, evaluasi standar biaya konsumsi, strategi komunikasi berbasis komunitas, dan penjajakan kerangka pembiayaan berkelanjutan yang bersumber di luar APBN.
Terkait perkembangan kredit program, hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku Utara mencapai Rp481,38 miliar kepada 8.405 debitur.
Kabupaten Halmahera Utara mencatat penyaluran KUR tertinggi sebesar Rp104,56 miliar untuk 1.845 debitur, menunjukkan peran penting wilayah ini sebagai salah satu poros ekonomi Maluku Utara. Beberapa isu strategis KUR adalah ketimpangan aksesibilitas dan demografi penyaluran, perekaman data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP masih rendah, serta penyaluran belum merata ke sektor-sektor strategis.
Rekomendasi yang diberikan antara lain melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat/kelompok usaha, perluasan basis pembiayaan ke sektor produksi pertanian dan perikanan, serta menyelenggarakan bimtek SIKP untuk operator pemda.
Sementara itu, perkembangan penyaluran Ultra Mikro (UMi) terealisasi sebesar Rp2.191,50 juta (511 debitur), tumbuh 34 persen (yoy). Debitur tersebar pada Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kota Ternate. Isu strategis penyaluran UMi antara lain calon debitur yang cenderung lebih tertarik dengan KUR karena plafon UMi di bawah dibandingkan KUR, bunga yang ditawarkan dalam pembiayaan UMi lebih tinggi daripada KUR, dan terbatasnya lembaga penyalur UMi di Maluku Utara. Untuk itu perlu peningkatan sinergi bersama lembaga penyalur dan pemda melalui sosialisasi UMi, mendorong koperasi menjadi penyalur UMi, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan lembaga penyalur, serta melakukan sosialisasi UMi secara intensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait.(***)
