TERNATE, HR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku Utara melaksanakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 dengan tema Tangguh dan Mandiri : Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyampaian perkembangan ekonomi dan inflasi Malut tahun 2025, serta penganugerahan mitra strategis KPwBI di Malut, Selasa (2/12/2025).
Kepala Bank Indonesia Malut, Dwi Putra Indrawan mengatakan, prospek perekonomian global meredup dengan 5 karateristik yakni proteksionisme AS dan perang dagang, perlambatan ekonomi AS dan Tiongkok. Selanjutnya ketentraman dan risiko sistem keuangan dunia, maraknya uang kripto dan stablecoin, dan tingginya uang pemerintah dan suku bunga negara maju.
Kata Dwi, pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Malut tumbuh 39,10 persen (yoy) dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi secara nasional. Sedangkan, Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 5,04 persen dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Malut 39,10 persen.
Pertumbuhan ekonomi Malut menurutnya, di dorong oleh industri pengolahan dan pertambangan nikel. Penggerak utama ekspor Malut berasal dari Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, terima industri dan pertambangan nikel.
Pertumbuhan ekonomi ini menurutnya, masih ditopang oleh kinerja industri pengolahan khususnya hilirisasi nikel.
“Maluku Utara telah berhasil memproduksi produk olahan nikel berkualitas tinggi yang mendukung program hilirisasi pemerintah dan mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan industri global khususnya industri besi baja dan komponen baterai EV. Dari sisi ekspor, 95% total ekspor berasal dari ekspor produk turunan nikel yang diekspor ke Tiongkok sebagai bahan baku industri besi baja dan komponen baterai EV dengan pusat sumber pertumbuhan di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan,” jelasnya.
Ia menuturkan, di tengah geliat hilirisasi nikel, perlu adanya sinergi antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah dalam menciptakan SDM yang siap bekerja di industri pengolahan maupun pendukungnya.
“Sejak kebijakan hilirisasi nikel diberlakukan, kita melihat perubahan yang cukup signifikan dalam struktur tenaga kerja di Maluku Utara. Masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian, kini mulai beralih dan terserap ke sektor industri pengolahan serta pertambangan,” ujarnya.
Tak hanya itu, dari sisi inflasi, Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2025 tercatat terkendali di tengah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, antara lain berkat sinergi yang kuat antara TPID Provinsi Maluku Utara dan TPID seluruh kabupaten kota.
“Pada November 2025, Maluku Utara tercatat mengalami inflasi sebesar 1,89% (yoy),” jelasnya.
Lanjut Dwi, inflasi Maluku Utara tahun 2025 diperkirakan akan berada di rentang sasaran target inflasi oleh Pemerintah, yaitu 2,5% ± 1%. Terjaganya inflasi didorong pula oleh kebijakan stimulus pemerintah berupa diskon tiket pesawat pada periode natal dan tahun baru, serta terjaganya harga komoditas hortikultura.
Strategi pengendalian inflasi konsisten dilakukan dengan mengacu kepada strategi 4K, yaitu: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, lelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Terkait Keterjangkauan Harga, TPID telah melaksanakan program gerakan pangan murah di sejumlah lokasi dengan total pelaksanaan hingga Oktober sebanyak 72 kali dengan realisasi lebih dari 9.250 paket penjualan,” cetusnya.
Sekadar diketahui dalam pertemuan Bank Indonesia ini dibuka oleh Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, dan dihadiri oleh Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Wakil Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malut, Pejabat Kota Ternate, media dan stakeholder lainnya.(red)
