TOBELO, HR— Tahun anggaran 2022 sudah memasuki kuartal keempat, namun kinerja belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2022 baru mencapai 64,93%. Untuk itu diperlukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian perkerjaan, dan penyelesaian tagihan atas belanja-belanja yang secara ketentuan sudah dapat ditagihkan atau dibayarkan, serta penyelesaian pagu blokir agar tidak terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun.
Demikian disampaikan Kepala KPPN Tobelo, Toni dalam acara press release APBN di wilayah kerja KPPN Tobelo realisasi sampai dengan periode Oktober 2022 yang dilaksanakan secara daring pada hari Senin (21/11/2022) yang dihadiri oleh seluruh KPA satuan kerja pengguna APBN dan pemerintah daerah mitra kerja KPPN Tobelo, serta akademisi dan awak media.
Toni menyampaikan bahwa postur APBN yang dikelola KPPN Tobelo sampai dengan periode 31 Oktober 2022 yang meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 1 Satker Kantor Pusat, 61 Satker Kantor Daerah, 2 Satker Tugas Pembantuan, dan 1 Satker Desentralisasi dengan total pagu belanja sebesar Rp. 1,77 triliun, dan proyeksi PNBP sebesar Rp. 25,59 miliar.
Selanjutnya, Kepala KPPN Tobelo menjelaskan terkait realisasi pendapatan s.d. 31 Oktober 2022 sebesar Rp.549,19 miliar meningkat 51,14% YoY dibanding tahun lalu dengan komposisi penerimaan perpajakan sebesar Rp.506,85 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.42,33 miliar. “Secara keseluruhan kinerja pendapatan di wilayah kerja KPPN Tobelo meningkat 51,14% YoY dibanding tahun lalu, tercatat realisasi penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 92,29%, sementara PNBP memiliki kontribusi sebesar 7,71% dari total pendapatan sampai dengan akhir Oktober 2022” jelas Toni. Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp.1.190,08 miliar atau meningkat 1,93% YoY dibanding tahun anggaran sebelumnya, dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp524,62 miliar (64,93%) secara persentase turun sebesar 2,08% YoY, sedangkan untuk realisasi belanja TKDD sebesar Rp.665,45 miliar (69,07%) mengalami kenaikan 5,34% YoY. ” jelasnya.
Kepala KPPN Tobelo ini juga menyebutkan realisasi belanja transfer ke daerah yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 665,45 miliar tersebut terdiri dari DAK fisik, DAK non fisik, dan dana desa telah disalurkan untuk kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp.204,34 miliar (70,69%), kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.222,25 miliar (66,48%), dan kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.238,86 miliar (70,24%).
Terkait belanja pemerintah pusat untuk K/L, tambahya, tren realisasi pada bulan Agustus dan September 2022 mengalami penurunan dibanding bulan Juli 2022 karena dipengaruhi oleh penurunan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, serta pada bulan Juli terdapat pencairan Gaji ke-13.
Sementara pada bulan Oktober 2022 kenaikan realisasi belum signifikan karena masih terdapat kegiatan dan pekerjaan fisik yang belum dijalankan atau diselesaikan. Sampai dengan 31 Oktober 2022 tercatat data kontrak pengadaan barang dan jasa sebanyak 216 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp.312,28 miliar. Lebih rinci, sebanyak 180 kontrak dengan nilai sebesar Rp.47,58 miliar telah diselesaikan dan direalisasikan, sementara sebanyak 36 kontrak dengan nilai Rp.264,70 miliar dalam proses penyelesaian pekerjaan dan masih terdapat sisa rencana realisasi kontrak dicadangkan sebesar Rp.79,71 miliar atau sebesar 25,52% dari keseluruhan nilai kontrak dicadangkan.
Lebih lanjut ia menyampaikan evaluasi penyerapan anggaran dengan merilis sepuluh satuan kerja dengan persentase realisasi terendah dan tertinggi. Dari total pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp.808,04 miliar, sampai dengan akhir Oktober 2022 masih menyisakan alokasi anggaran yang belum terserap sebesar Rp.283,42 miliar atau setara 35,07% serta masih tingginya nilai kontrak yang belum direalisasikan menjadi tantangan bagi satuan kerja untuk mengakselerasi kegiatan dan penyerapan terutama terkait rencana pengadaan barang dan jasa, serta mereviu kembali rencana belanja tahun anggaran 2022.
Toni juga merinci realisasi belanja TKDD sampai dengan 31 Oktober 2022 secara keseluruhan, baik yang disalurkan melalui KPPN Tobelo maupun terpusat terdiri dari DAK fisik, DBH, DAU, Dana Desa, DAK non fisik, dan DID. “Dari keseluruhan dana transfer, baik yang disalurkan melalui KPPN Tobelo maupun terpusat yang telah direalisasikan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.786,21 miliar (81,77%), Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp.792,33 miliar (89,36%), dan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.662,65 miliar (85,34%)” pungkasnya (man)
