WEDA,HR–Pejabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji akan prioritaskan lima program unggulan pemerintah pusat di Halmahera Tengah.
Dimana Kata Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang baru saja dilantik Gubernur ini kepada media mengatakan langkah awal ini dirinya lebih prioritaskan masalah kemiskinan, masalah UKM, pendidikan dan kesehata fokus ke fisik
Kata Ikram mengatakan lima program prioritas tersebut adalah arahan pemerintah pusat yang akan dijalankan di daerah.
Pertama kata Ikram dirinya akan memberantaskan masalah kemiskinan, model yang akan dilakukan adalah starting poinya dari 12 persen di semester pertama ditargetkan turun menjadi satu digit dibawah kasimira.
Terkait itu kata Pj Bupati Halteng bahwa untuk Usaha Mikco Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor yang bergerak dubidang ekonomi lokal yang saat ini relatif berkembang. kata Ikram inj tidak hanya di Halteng namun diseluruh daerah di maluku Utara.
“Kami sudah melakukan kajian evaluasi bersama Bank Indonesia dan Badan Pemeriksaan Keuangan Maluku Utara atas data yang disajikan Bank Indonesia,”kata Ikram, senin (26/12/2022)
Prioritasnya selanjutnya adalah masalah pendidikan bagi pj Bupati pendidikan menjadi prioritasnya bukan sekedar bebas pendidikan akan tetapi kita akan mengukur kualitas guru beserta siswanya, masala hitung cepat jangan sampai kita melupakan bahwa digital fisik padahal psikologi dan mansetnya masih terbatas.
Program prioritas lainya adalah kesehatan dapag mengetahui du Kabupaten Halmahera Tengah konstrubusi terbesar 24 persen dari 27 persen kontribusi PDRD bahkan indonesia hanya mencapai 5 persen
27 persen ini harus diikuti dengan tingkat kesehatan masyarakat
Lanjutnya program berikutnya adalah lingkungan, lingkungan sangat oenting karena mengukur lingkungan adalah mengukur jiwa kita sendiri.
“Ada lima program saya yang akan saya jalani dan itu adalah arahan dari pemerintah pusat yang harus saya jalankan selama satu tahun itu adalah arahan pemerintah pusat,”ungkapnya
Selain itu kata Ikram bahwa hal hal lain yang menyangkut dengan kebijakan fiskal pemerintah kita akan beda dan review lagi terhadapa rancangan APBD yang saat ini sudah diparkirkan sebesar 1,7 triliun.
“saya berkeinginan mendapatkan angka real, diantara dana DBH, DAU dan DAK,” ujarnya.
Pj Bupati Halteng ini menjelaskan pola pemerintahan saat ini skema pengelola mungkin berbeda dengan pola pemerintahan yang dulu, yang selalu mengandalkan APBN atau APBD.
“Sistim pembiayaan dan pendanaan yang berkembangan saat ini namanya blender faines, blender faines adalan pembiayan campuran yang melibatkan pihak swasta pada suata rancangan pembangunan,”tandasnya.(rid)
