WEDA,HR – Sebanyak 7 proyek Multi Year Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah , salah satunya jalan hotmix yang berada di Kecamatan Patani yang dikerjakan PT. Intim Kara terkesan asal jadi dan tidak ada pengawasan dari kontraktor maupun dinas tekhnis.
Hal itu diakui Anggota Komisi III DPRD Halteng Nuryadin Ahmad, saat dikonfirmasi Rabu, (25/8/2021). Menurutnya, sebagai bidang yang tugas pengawasan pembangunan, ia mengingatkan kepada pemerintah daerah, yakni Dinas PU supaya mobil pengawasan teknis harus berada di lapangan, sebab keterbatasan waktu ini, biasanya pihak rekanan kontraktor akan melaksanakan pekerjaan hanya mengejar target penyelesaian tanpa melihat kualitas.
“Saya mendesak kepada PPK yang menangani pekerjaan tersebut, harus stanbay berada dilapangan 1×24 jam dan terus lakukan evaluasi sampai selesai, sebab esensi dari manfaat sebuah bangunan, dilihat dari kualitas bukan dari aksesoris serta target pencapainya,”tegas Nuryadin.
Nuryadin menyatakan, sebagaimana laporan yang didapatkan dari masyarakat saat ini, pekarjan MY itu, telah dilaksanakan dengan tahap penyelesaian, tetapi PPK dan Konsultan Pengawasan tidak berada di tempat.
Misalnya, pekerjaan hotmix ruaa jalan Bakarya-Tepeleo yang dikerjakan oleh PT. Intim Kara. Mereka saat ini sudah tahap hotmix, akan tetapi kualitas jalan diragukan karena permukaan aspal masih kelihatan pori-pori kerikil.
“Ini jalan yang dipakai dengan tahun, apalagi anggaran sebesar itu, terkesan proyek jalan asal jadi,”tuturnya.
Diharapkan kepada dinas tekhnis segera turun untuk menecek seluruh pekerjasaan tersebut, termasuk jalan hotmix di Pulau Gebe, GOR, Pasar Lalilef, dan Pasar Fidi Jaya.
“Saya minta kepada pemerintah daerah serius memberikan ultimatum kepada rekanan untuk memperhatikan kualitas pekerjaan tersebut, karena menurut saya 7 program strategis ini adalah 50 persen keberhasilan visi besar Elang-Rahim,”tambahnya.
Sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2017 – 2022, jangan sampai tidak tuntas, karena proyek tersebut cukup besar dan menyedot anggaran APBD, dan itu menjadi program strategis Pemerintah Daerah, sehingga banyak program kegiatan mendesak lainya diabaikan akibat APBD diprioritaskan untuk projek MY.
“Di bulan September nanti, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kalau terdapat pekerjaan yang tidak tuntas ataupun kualitasnya tidak sesuai, maka saya desak kepada pimpinan DPRD untuk membentuk Pansus MY, supaya para rekanan dipanggil untuk diperiksa,”ungkapnya.
Pada prinsipnya, nama baik kepemimpinan Bupati Elang-Rahim tidak tercoreng akibat kelalaian para kontraktor, maka kontraktor bekerja betul-betul demi mewujudkan program Pemerintah.(red)
