TERNATE, HR- Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara turun langsung untuk menyelesaikan tuntutan warga Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate. Setelah warga Jambula memblokade jalan utama Jambula menuju ke Foramadiahi dan Kastela, Senin (13/10/2025).
Gubernur turun bersama Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly didampingi Kepala DKP Kota Ternate Faisal Harun Dano Husen, Kepala Kesbangpol Kota Ternate Nuryadin A Rahman, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ternate, Rus’an M Thaib, Kepala BPBD Kota Ternate, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut Fauji Momole, dan Perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara.
Setelah tiba di lokasi Gubernur dan Sekda Kota Ternate langsung menuju ke lokasi yang mau di bangun breakwater sepanjang 400 meter.
Ketua Koperasi Nelayan Jambula, Gafur Kaboli menyampaikan tuntutannya ke Gubernur yakni menuntut pembangunan breakwater untuk melindungi kapal nelayan, kapal nelayan sudah rusak dan harus diganti, kemudian drainase, dan jalan yang sudah rusak agar di bangun kembali.
Sementara Gubernur Malut mengatakan, ia sudah berkoordinasi dengan BWS, mereka sudah menganggarkan 400 meter pembangunan breakwter, tetapi 100 meter masuk dalam wilayah pelabuhan.
“Jadi yang pasti di bangun sepanjang 300 meter, yang di bagi menjadi dua,” ucapnya.
Selain itu, total anggaran Rp20 miliar, sudah dianggarkan tapi belum disetujui oleh Kementerian PUPR.
“Kami akan berkomunikasi lagi dengen Kementerian PUPR, karena ini sangat darurat dibutuhkan untuk bisa di bangun di tahun 2026, kemudian kapal nelayan yang rusak sebanyak 6 unit. Kami dari Pemprov akan ganti 10 unit, kita ganti dengan 1,5 GT dengan satu mesin 15 PK. Dan jika nelayan yang belum memiliki kapal akan dibantu Pemkot sebanyak 20 kapal,” ujarnya.
Untuk kapal yang rusak kata Sherly, pihaknya akan menyerahkan di bulan Desember mendatang, kemudian bantuan kapal dari Pemkot dianggarkan di tahun 2026, serta drainase dan jalan juga di bantu Pemkot.
“Perumahan dan toilet dari Disperkim akan turun tapi bantuannya akan dimasukan dalam anggaran 2026,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengapresiasi kehdiran gubernur, karena sudah berkenan turun ke lokasi aksi mendengar tuntutan warga, sehingga apa yang menjadi tuntutan warga ini Pemkot, Pemprov dan BWS akan bersinergi dan berkolaborasi.(nty)
