TERNATE, HR – Empat orang pejabat eselon III dan IV di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dilingkup Pemerintah Kota Ternate dilantik Sekretaris Kota Ternate Jusuf Sunya, Jumat (21/10).
Pelantikan keempat pejabat tersebut sudah diusulkan Pemkot Ternate, dan telah disetujui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan surat dari Kemendagri Nomor 821.2/14776/Dukcapil.Ses tertanggal 6 Oktober 2022, yang ditandatangani Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hani Syopiar Rustam.
Empat orang itu, yakni Rosita R Talib dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil, Zulkifli Hanafi dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, Indriyani dilantik sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil, dan Rani Sabtu Radjiloen dilantik sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil.
Sekkot Ternate dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya mengatakan, sebagai pejabat yang telah diberikan kepercayaan dan amanah, sudah tentu harus memperlihatkan beberapa hal antara lain, harus memiliki kemampuan untuk menyebarkan kebijakan pimpinan, memiliki konsep yang luas, harus memiliki produktivitas disetiap pekerjaan, dan disertai dengan tindakan yang memiliki landasan hukum dan juga harus responsif terhadap setiap perkembangan di unit kerja Disdukcapil Kota Ternate.
Jusuf mengatakan, persoalan kependudukan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan prima bagi masyarakat adalah tugas utama dan mutlak, untuk dilaksanakan.
“Saya kira ini menjadi catatan penting kita, dalam melaksanakan spirit dan pengelolaan pemerintahan yang baik, apalagi di Dukcapil, tentu ini menjadi hal yang penting karena bersetuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” ucapnya.
Dikatakannya, selama ini Pemkot banyak mendapat asesmen dari KPK maupun BPK, banyak hal yang harus lebih diperhatikan, khususnya pelayanan masyarakat.
Meski begitu kata Jusuf, Disdukcapil sebagai garda terdepan dalam pelayanan, harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Sudah saatnya kita tinggalkan model dan pola-pola kerja lama. Karena itu tidak ada lagi yang namanya ‘uang terima kasih’ dan sebagainya. Kita harus berikhtiar dan terus melakukan perubahan paradigma soal langkah dan upaya kita, dalam membenahi dan mengelola pemerintah yang baik,” pungkasnya.(nty)
