TOBELO,HR — Anggota DPRD Halmahera Utara dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ns. Mariane Priska Tadjibu, S.Kep menyoroti rendahnya realisasi pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2025.
Anggota Banggar DPRD Halmahera Utara ini meminta bupati dan wakil bupati Halmahera Utara untuk melakukan evaluasi terhadap OPD-OPD Penghasil PAD dan mempercepat peresmian Badan Pendapatan Daerah Halmahera Utara.
Politisi Partai Gajah ini menyampaikan bahwa sesuai dengan data dari DJPK Kemenkeu sesuai dengan data SIKD per 23 Juli 2025 dari target PAD 119, 64 Milyar baru terealisasi 15,35 Milyar atau baru 12.83 persen.
Hal ini sangat menghawatirkan karena sudah 7 bulan dan sisa 5 bulan target baru 12.83 persen tercapai. Apalagi jika di breakdown per item PAD, kinerja PAD Halmahera Utara sangat terjun bebas.
Pajak Daerah dari target 36.09 Milyar baru tercapai 15.34 Milyar atau 42.51 persen , Retribusi Daerah lebih parah lagi karena dari target 3.70 Milyar sama sekali tidak ada realisasinya atau 0 persen sama hal dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga masih 0 persen dari target 2 Milyar.
” Buat saya ini menjadi catatan penting, mengingat sektor pendapatan merupakan fondasi utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik” Tegas Istri dari tokoh Pemuda Halut Devid Marthin ini, Kamis (24/07/2025).
Meskipun demikian, Partai PSI memberikan apresiasi kepada pemerintah atas Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
“Laporan keuangan daerah tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penyusunan dan penyajiannya pun telah melalui pembahasan yang komprehensif bersama DPRD.” Ungkap Politisi perempuan Dapil II ini.
Priska berharap di tahun 2025 ini capaian pajak dan retribusi daerah harus optimal, mengingat potensi pajak dan retribusi daerah yang dimiliki Kabupaten Halmahera Utara masih banyak yang belum dioptimalkan.
Srikandi Partai Gajah ini meminta agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara lebih fokus dalam menggali potensi -potensi pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pembenahan terhadap sistem pemungutan dan pengawasan.
Harapan kedepan, PSI mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan, agar pembangungan daerah dapat berjalan secara optimal dan pelayanan publik semakin meningkat.
” Kinerja pengumpulan pajak dan retribusi daerah harus menjadi prioritas demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah ” tutup Bendahara PSI Halmahera Utara ini (*)
