TOBELO, HR — Kapolres Halmahera Utara AKBP Faidil Zikri, S.H., S.I.K., menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu potensi kerawanan yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Hal tersebut disampaikan, Kapolres Halmahera Utara, usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral, di Mapolres Halmahera Utara, Kamis (01/08/2024).
Kapolres juga meminta kepada Pegawai ASN termasuk anggota Polri untuk berhati-hati dalam berkegiatan yang mengarah pada keberpihakan, atau sosialisasi di media sosial yang meliputi posting, share, komentar, dan like.
“Pertimbangkan baik-baik apa yang akan dilakukan, karena sanksinya akan kembali kepada pribadi masing-masing, bagi ASN maupun anggota Polri yang diketemukan tidak netral, terancam hukuman disiplin dan Pidana Pemilu,”, tegasnya.
Selain menyoroti netralitas ASN, mantan Kapolres Halmahera Tengah juga memfokuskan perhatiannya pada berbagai masalah yang bisa mengganggu proses demokrasi, seperti politik identitas, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), money politik, dan berita hoax.
Kapolres mengatakan jika seandainya ada anggota Polri yang tidak netral bisa dilaporkan langsung ke Propam untuk didalami keterlibatannya, ” Tapi saya pastikan, Insya Allah anggota saya netral dalam melaksanakan tugas,” katanya (man).
