TERNATE,HR – Program dan kegiatan di 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Ternate dipangkas sebesar Rp30 milyar pada tahap pertama, ini juga menutupi angka defisit sebesar Rp70 milyar lebih. Pemangkasan ini untuk menutupi jumlah dana bagi hasil (DBH) kurang salur yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2022, tapi telah di cairkan pemerintah pusat pada akhir tahun 2021 lalu.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Rabu (16/3) mengatakan, kegiatan rutin yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan belanja kendaraan di OPD di pangkas, dan daftarnya telah disampaikan Bapellitbangda ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate.
“Tahapannya tadi siang (kemarin,red), saya sudah menyampaikan ke Kepala BPKAD untuk beberapa program kegiatan yang kami lakukan penyesuaian,” kata Rizal.
Menurutnya, program yang dilakukan penyesuaian untuk program yang bisa dilakukan pengurangan tanpa menghilangkan kegiatannya.
“Kami lakukan pengurangan untuk belanja rutin, jadi komponen belanja rutin menjadi fokus penyesuaian kami. Misalkan, perjalanan – perjalanan dinas pimpinan OPD yang dilakukan penyesuaian. Contohnya, Rp400 juta kita buka tinggal Rp200 juta, kemudian belanja kendaraan roda dua dan roda empat atau belanja modal yang kami melihat tidak terlalu urgen,” cetusnya.
Lanjutnya, meskipun dilakukan penyesuaian pihaknya tetap menjaga konsistensi dari implementasi terhadap 14 program priotas dan 8 misi dari Ternate yang berkaitan di tahun 2022.
“Saya sudah serahkan ke BPKAD, jadi tidak ada kegiatan urgen. Seperti kita lakukan penyesuaian sebesar Rp3 milyar untuk kegiatan penimbunan di Makassar Timur, anggaran itu targetnya DAK integrasi 2022, tetapi karena Pemkot tidak dapat DAK integrasi, maka di pending nanti di tampung pada 2023,” ujarnya.
Rizal menuturkan, apa yang menjadi aspirasi warga di pastikan tidak akan dilakukan rasionalisasi, untuk menekan angka defisit Rp70 milyar, termasuk aspirasi yang disampaikan melalui pokok pikiran dari DPRD.
“Jadi yang sasaran utama itu perjalanan dinas, kemudian belanja modal di OPD yang kami melihat belum urgen untuk dilakukan, tetapi tidak menghilangkan hanya untuk efesiensi, sambil menunggu pendapatan,” terangnya.
Rizal menyatakan, dari jumlah defisit Rp70 milyar itu baru dilakukan penyesuaian program kegiatan sebesar Rp30 milyar di tahap pertama, untuk tahap kedua sebesar Rp40 milyar pihaknya telah meminta BP2RD dan OPD teknis pengelola pendapatan untuk menggenjot PAD, sehingga tidak ada pemangkasan kegiatan.
“Sumber pendapatan masih bisa di genjot, jadi penyesuaian program kegiatan Rp30 milyar, untuk mengejar DBH kurang bayar, karena itu di pastikan tidak akan tersalur di tahun ini, jadi kalau untuk pangkas Rp40 milyar tidak, karena kami lebih memaksa Dispenda dan OPD pendapatan untuk menggenjot pendapatan,” tutupnya.(nty)
