TERNATE,HR – Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) Kota Ternate memboikot Kantor Camat Hiri, Senin (12/6/2023). Pemalangan kantor camat tersebut, lantaran kesal dengan pembangunan dermaga penyebrangan Sulamadaha –Hiri yang tak kunjung selesai dikerjakan.
Kordinator AMPUH, Wawan Ilyas saat dikonfirmasi mengatakan, ada beberapa alasan yang menjadi pemalangan diantaran soal pembangunan pelabuhan Hiri yang sudah dianggarkan sebesar Rp2,2 milyar, tetapi sudah di bulan Juni belum juga dilakukan tender.
“Tong palang lantaran ada beberapa alasan soal pelabuhan Hiri yang sudah dianggarkan sebesar Rp2,2 milyar di APBD Induk 2023, anggaran itu belum juga ditenderkan oleh Pemkot Ternate. Kami periksa di LPSE Kota Ternate, proyek ini belum terkonfirmasi. Padahal, sekarang sudah masuk pertengahan tahun dan sudah mendekati pembahasan RAPBD Perubahan. Kami menilai Pemkot Ternate, dalam Hal ini, Wali Kota Ternate, Bappelitbangda dan Dinas PUPR tidak serius membangun pelabuhan Hiri,’’ ucap Wawan.
Tak hanya itu, ketika pemuda Hiri melakukan konfirmasi kepada Kadis PUPR beberapa waktu lalu, bahwa Dinas PUPR sudah menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) tambahan sebanyak Rp12 milyar. Masalahnya, tim TAPD Kota Ternate sejauh ini belum mengantongi perencanaan dengan nilai proyek tersebut.
“Kami konfirmasi dengan Sekda Kota Ternate, pertanyaannya, alasan apa TAPD belum cover item pembangunan pelabuhan dari Dinas PUPR, jika bukan jalur koordinasi antar instansi yang tidak terbangun secara baik? Ini menunjukkan bobroknya tata kelola birokrasi di Kota Ternate. Pokok masalah ini semakin parah dan tidak jelas, ketika DPRD juga belum menerima undangan untuk bersama TAPD melakukan rapat dengar pendapat membahas perihal pelabuhan Hiri. Secara sederhana, Bappelitbangda tidak melakukan langkah-langkah progres untuk memperjelaskan nasib proyek pelabuhan Hiri. Banyak bicara saat pertemuan, tetapi kesannya “Hasi se Furiki,” bebernya.
Dikatakannya, AMPUH membaca kelemahan utama berada di political will Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman. Seharusnya, Wali Kota sebagai kuasa pengguna anggaran bersikap tegas mengenai ini. Apalagi Wali Kota sudah mengikat kesepakatan membangun melalui Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 01 Februari 2023.
“Untuk rancangan dan kebutuhan anggaran pelabuhan kami rasa sudah selesai. Dan, untuk bisa mewujudkan itu semua, dibutuhkan political will sebagai langkah-langkah politik anggaran demi kebutuhan semua orang. Problemnya di sini, Wali Kota Ternate sangat lemah melaksanakan political will. Oleh karena itu, ketidakseriusan ini juga berlaku untuk Wali Kota Ternate. Orang Hiri butuh bukti, bukan lagi janji,’’ tegasnya.
Lanjut Wawan, ketika anak-anak Hiri memasang baliho perjuangan pelabuhan Hiri dengan maksud mengingatkan Wali Kota supaya segera membangun proyek lanjutan pelabuhan, justru ini dihalangi oleh unsur pemerintahan di Hiri, dan camat Hiri serta oknum lurah ikut serta dalam upaya penghancuran jejak-jejak perjuangan itu. Baliho diiris dan disobek. Karena itulah aksi pada hari ini dengan memblokade kantor Kecamatan Hiri adalah bagian protes atas sikap pemerintah kecamatan di atas. Sebagai pemimpin wilayah, tindakan itu tak mencerminkan ideal kepemimpinan sebagai seorang camat.
‘’Dalam konteks keadilan pembangunan daerah, nasib orang Hiri begitu malang. Padahal, Hiri termasuk Pulau dalam program BAHIM. Fakta lapangan menunjukkan bahwa program BAHIM belum ada keperpihakan yang nyata. BAHIM hanya jadi slogan pemerintah daerah, alih-alih membangun secara berkeadilan. Masalah pengembangan Pulau Hiri juga terdeteksi didalam soal tata kelola pemerintahan kecamatan. Keterbukaan pengelolaan anggaran pihak kecamatan masih merupakan masalah laten, krusial, tersembunyi, yang tak pernah terungkap ke publik. Bukankah ini hak warga untuk mengetahui? Pihak terkait harus monitoring secara serius dan terbuka mengenai hal ini,’’ujarnya.
Sekedar diketahui, pemboikotan kantor lurah sekitar pukul 13.00 WIT, sudah dibuka.(nty)
