TOBELO,HR – Menyikapi aksi pemboikotan jalan yang terjadi di ruas Jalan Trans Galela–Loloda, tepatnya di Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung ke lokasi guna merespons aspirasi masyarakat serta memastikan situasi tetap kondusif, Kamis (01/05/2025).
Aksi pemblokiran jalan oleh sekelompok warga tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait persoalan lokal yang dinilai belum memperoleh perhatian memadai. Mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis, Forkopimda Halut menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat dan perwakilan warga di lokasi kejadian.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa, Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf. Alex Donal Maritua Lumban Gaol, SE, MM., Kapolres Halut AKBP Fadil Zikri, SH, S.I.K., Kajari Halut Muhamad Ahsan Thamrin, SH, MH, Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, Asisten Pemerintahan Sekda Halut Drs. F.N. Sahetapy, S.I.P, MH, Wakil Ketua DPRD R. Bailusy, Kepala Dinas Lingkungan Hidup N. Noya, Danramil Galela Lettu Inf. Suharno, Kapolsek Galela Iptu Max Manola, Camat Galela Barat Wadud Umar Show, SE, serta Kepala Desa Roko, Ny. Kartini.
Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim 1508/Tobelo Letkol Inf Alex Donald M.L. Gaol, S.E., M.M., menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok. “TNI bersama unsur Forkopimda hadir bukan hanya untuk menjaga stabilitas, namun juga untuk mendengarkan langsung aspirasi rakyat dan mencari solusi terbaik secara musyawarah,” ujar Dandim.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara menyampaikan apresiasi atas kesediaan warga untuk berdialog secara terbuka dan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. “Kami pastikan bahwa setiap persoalan yang disampaikan akan dikaji secara menyeluruh dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah,” tegasnya.
Aksi pemboikotan akhirnya dihentikan secara sukarela oleh warga setelah dilakukan komunikasi intensif. Seluruh pihak diimbau untuk tetap menjaga suasana aman, tertib, dan mendukung proses pembangunan di wilayah Galela Barat (*)
