TERNATE, HR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate sangat mendukung kebijakan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, untuk memindahkan pedagang yang berjualan diluar dan memanfaatkan ruang parkir.
“Pedagang yang berjualan di luar, agar masuk ke dalam, itu harga mati dan kosisten serta mengawal itu,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, Senin (13/9).
Kata Mubin, Komisi II DPRD dari awal sebelum kebijakan Wali Kota yang baru dan Wakil Wali Kota ini, Komisi II dalam rangka penataan dan pengelolaan pasar, maka tentunya Pemkot harus konsisten.
“Pemkot harus konsisten bagaimana pengelolaan pasar yang baik, bagaimana penataan pasar yang baik. Kan pasar yang ada saya lihat kumuh betul. Padahal Pasar Higienis dan Pasar Percontohan itu dibangun dengan megahnya, jadi orang berjualan itu bukan hanya sekedar jual beli, tapi nyaman,” ucapnya
Penataan pasar kata dia, kebijakan Wali Kota yang kemudian dilaksanakan Disperindag menertibkan ruang di dalam pasar yang kosong diisi dengan mereka yang berjualan diluar, karena pedagang yang berjualan di tempat parkir sangat menganggu.
“Motor tidak lagi parkir di area parkir, tapi mereka parkir di jalan masuk pasar, jadi kebijakan Wali Kota sudah sangat tepat dalam rangka melakukan penataan pasar, sehingga tertata secara baik,” akunya.
Lanjut Mubin, DPRD sudah mensuport itu, jadi kemudian kebijakan sepihak Wakil Wali Kota dengan mengizinkan mereka berjualan di depan pasar higienis yang merupakan tempat parkir itu keliru.
“Komisi II juga turun, kami minta akses jalan agar dibuka selebar – lebarnya, kios – kios yang tidak dibongkar dia akan menutup akses mereka untuk berjualan, makanya harus dibuka semua,” pungkasnya.
Meski begitu, Mubin menambahkan, Wali Kota dalam rangka mengambil kebijakan harus koordinasi dengan Wawali bersama instansi terkait.
“Saya mohon Wali Kota dalam rangka mengambil kebijakan harus koordinasi dengan Wawali bersama instansi terkait. DPRD meminta kita saling komunikasi agar tidak bias, seolah – olah Wali Kota dan Wawali tidak singkron dalam mengambil kebijakan,” terang dia.(nty)
