TOBELO, HR — Komisi III DPRD kabupaten Halmahera Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kebijakan bertempat di ruang Bangsaha DPRD setempat, senin (19/05/2025).
Rapat yang dipimpin ketua Komisi II DPRD Halmahera Utara, Janlis Gehanua Kitong, SAP, dihadiri kepala BPJS Kesehatan Cabang Halmahera Utara, Asna beserta staf, tampak hadir ketua DPRD Halmahera Utara, Kristina Lesnussa, wakil ketua Inggrit Paparan serta anggota Komis III.
Ketua Komisi III DPRD Halmahera Utara, Janlis Gihanua Kitong menyampaikan bahwa hasil rapat bersama BPJS Kesehatan diketahui utang Pemerintah daerah Halmahera Utara ke BPJS dari Rp 23 milyar tersisa Rp 3.9 Milyar.
” Kami mendapat penjelasan yang akurat bahwa BPJS yang di caver oleh Pemda Halut itu 25.000 orang dan sudah aktif sebanyak 14.000 orang,” Kata Janlis Kitong usai RDP bersama BPJS Kesehatan, Sebnin (19/05/2025).
Menurut Politisi partai Demokrat ini bahwa BPJS agak sedik terkendala dalam penginputan data, disebabkan karena penandatangan MoU antara Pemerintah Daerah dan BPJS tertanggal 28 April 2025 kemudian menunggu pemerintah membuka link, barulah BPJS bisa melakukan pengimputan data sehingga baru 14.000 yang berhasil di input selama dua hari dan terisa 11.000 lagi.
” Nah untuk 11.000 itu akan di upayakan per tanggal 1 Juni 2025 sudah aktif, ” ujarnya.
Dikatakannya, sekarang ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya agar seluruh pemerintah kabupaten kota di Maluku Utara sudah UHC (Universal Health Coverage) artinya ketika masyarakat sakit tinggal daftar di BPJS dan hari itu juga aktif,
“Jadi untuk saat ini UHC belum prioritas sehinga kalau daftar BPJS hari ini, sekitar 14 hari baru diaktifkan, ” imbuhnya.
Mantan ketua DPRD Halmahera Utara ini bilang perlu penjelasan yang kongkrik karena ada masyarakat punya pemahaman bahwa ketika hutang BPJS sudah di bayar itu otomatis sudah dapat di gunakan padahal tidak, karena sudah putus kontrak sehingga data di pusat hilang atau tertutup.
” Jadi musti daftar ulang atau input baru, nah sekarang sedang dilakukan oleh BPJS, dan kami berharap dengan kerjakeras dari Pemerintah daerah, BPJS sudah bisa aktif di bulan Juni 2025.”pungkasnya(*)
