SANANA,HR—Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula, yang membidangi bagian insfrastruktur, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Unit Layanan Pengadaan (ULP), Senin (10/1/2022).
RDP tersebut berkaitan dengan sejumlah aitem kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2022 yang dibatalkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kepualuan Sula, melalui Dinas PUPR serta aduan masyarakat soal jalan di sejumlah titik Pulau Mangoli.
Rapat pagi tadi berlangsun di ruangan rapat DPRD, dipimpin oleh Ketua DPRD Kepulauan Sula, Sinaryo Thes, Ketua Komisi III, Lasidi Leko, Anggota Komisi, Kamal Upara, Abd. Kadir Sapsuha,Kadis PUPR Samsul Bahri Soamole serta stafnya dan yang mewakili dari bagian ULP.
Disela-sela RDP itu, terungkap sejumlah kegiatan perencanaan anggaran tahun 2022 di Dinas PUPR yang suda di sahkan DPRD sebulan lalu, namun nampak jelas di batalkan tanpa sepengatahun DPRD Kepulauan Sula.
Hal ini membuat komisi III DPRD beranggapan bahwa mereka tidak lagi di hargai oleh pihak Pemda Kepulauan Sula.
Usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Lasidi Leko mengatakan beberapa aitem pekerjaan di Dinas PUPR yang disahkan DPRD Kepulauan Sula, yakni kegiatan perencanaan anggaran tahun 2022.
“Yang dibatlkan yakni Jalan ruas Fuata-Waigai, talut Waigai dan talut desa Nahi dan beberapa aitem lagi, termasuk jembatan kali Baleha, yang dibatalkan dinas PUPR,” ujar Ketua Komisi III Lasidi Leko usai RDP.
Kata Lasidi, pembatalan beberapa pekerjaan di Dinas PUPR Kepulauan Sula tanpa kordinasi bersama DPRD Kepulauan Sula.
“Pembatalan itu mereka tidak konfermasi sama sekali kepada kita,” ucapnya.
Menurutnya, nanti dilihat lagi setelah dokumen APBD di evalwasi oleh Pemerintah Provinsi baru dikembalikan di sini baru kita koroscek kembali lagi.
Bukan hanya itu, Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Lasidi Loko juga mengatakan bahwa selain kegiatan perencanaan anggaran tahun 2022, ada beberapa aitem kegiatan tahun 2021 juga sudah dibatalkan.
“Ada juga indikasi pembangun pada tahun 2021 yang di batalkan,” beber Lasidi, ketua Komisi III, asal partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Lanjitnya, untuk jalan dibeberapa titik Pulau Mangoli, besok Komisi III bersama dinas terkait akan turun kroscek sendiri di lapangan, biar tidak menjadi simpan siur soal itu. (bud)
