TERNATE, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menegaskan ke petinggi di Pemerintah Kota Ternate agar mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rus’an M Nur Taib.
Hal tersebut ditegaskan oleh anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif disaat rapat paripurna kesembilan masa persidangan kedua tahun sidang 2025 terkait penyampaian rancangan awal RPJMD tahun 2025 – 2029.
Nela mengatakan, di masa reses anggota DPRD kemarin, Kadis PUPR sangat sulit untuk dihubungi, bahkan disaat sidang paripurna Kadis PUPR nampak tidak hadir.
“Seluruh anggota DPRD pada saat reses kemarin, mayoritas Komisi III. Kami menemukan sejumlah persoalan infrastruktur yang ada di kota ini, dan ini menjadi poin penting adanya RPJMD visi misi lima tahun kedepan. Tapi komunikasi Kadis PUPR Ternate sangat buruk sekali, saya minta Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda melakukan evaluasi kepada Kadis PUPR, kita tidak berurusan dengan tendesi subjektifitas, ini persoalan rakyat,” tegasnya di Ruang Paripurna DPRD Ternate, Senin (19/5/2025)
Ia mengakui, DPRD mau menghubungi dengan Kadis PUPR untuk berkomunikasi dengan untuk program masyarakat tidak ditanggapi.
Kalau boleh kita skorsing tunggu Kadis PUPR, ini menjadi catatan serius. Seluruh komunikasi baik WhatsApp, telpon tidak direspon. Kami mau komunikasi pembangunan jalan di Kalumpang yang rusak tidak dibenahi, hanya ditampal. Kami mau kroscek sebenarnya apa persoalannya, tapi tidak direspon. Kami mau koordinasi masalah pembangunan Pelabuhan Hiri, kalau air surut masyarakat harus ikut kolong jembatan.
Kadis seperti ini serius harus dievaluasi, sebagai Kabid di PUPR saja Kadis PUPR tidak bisa melakukan komunikasi secara baik bagaimana jika rakyat menyampaikan aspirasi.
“Kami minta Kadis PUPR dihadirkan, apa yang buat ia tidak hadir di rapat paripurna ini,” ucapnya.(nty)
