TOBELO, HR – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Maluku Utara (Malut) dan Komisi III DPRD Halmahera Utara (Halut) ke Kantor Pusat NHM di Pluit, Jakarta Utara.
Rombongan disambut hangat oleh Presiden Direktur NHM Haji Robert Nitiyudo Wachjo, Direktur Keuangan NHM Dicky Syahbandinata, Kuasa Hukum NHM Iksan Maujud, serta tiga Ketua Serikat NHM. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Malut dan Komisi III DPRD Halut menyatakan satu suara mendukung setiap langkah Haji Robert memulihkan kembali operasional NHM.
Rombongan DPRD yang hadir langsung dalam pertemuan ini ialah Wakil Ketua DPRD Malut Husni Bopeng, Ketua Komisi II DPRD Malut Agriati Yulin Mus didampingi wakil, anggota dan staff dari berbagai fraksi partai. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halut Inggrid Paparang, Ketua Komisi III DPRD Halut Janlis Kitong beserta anggota dan staffnya. Sementara itu perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halut diwakili Jeffry Hoata hadir secara daring.
Dalam sambutannya, Haji Robert memahami kunjungan DPRD Malut dan Halut untuk meminta kejelasan terkait keadaan NHM saat ini. Ia menjelaskan terlebih dahulu tentang kewajiban Newcrest membayar hak karyawan yang bekerja sejak tahun 1997-2020 sebelum diambil alih Indotan. Karyawan NHM telah memenangkan sengketa ini di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam negeri. Karena tidak ada respons dari Newcrest, akan menuju pengadilan arbitrase internasional Singapura. Jika telah selesai dari pengadilan internasional, Newcrest wajib membayarkan seluruh hak karyawan yang masih menjadi tanggungan mereka.
Kemudian Haji Robert menceritakan perjuangannya memimpin NHM sejak peralihan dari Newcrest di awal tahun 2020. Mulai dari menerima karyawan yang belum dibayarkan haknya oleh Newcrest, memperbaharui mesin dan alat berat yang ditinggalkan Newcrest, menghadapi Covid-19 dan membantu pemulihan Covid di Malut hingga menghabiskan dana 300 Miliar, melakukan investasi memperpanjang umur tambang hingga di atas 10 tahun, bahkan membangun pabrik baru (Mill) dan pengolahan limbah baru (Dry Stack Tailing Plant). Pengorbanan ini tentu menggelontorkan dana fantastis.
Belum lagi NHM menghadapi masalah dengan pemegang saham lainnya yang tidak lagi berkontribusi baik sehingga harus menghadapi tantangan keuangan dua tahun terakhir dan terpaksa melakukan efisiensi.
“Perlu diketahui, selama tahun 2023 karyawan masih bisa digaji penuh padahal produksi saat itu hanya 4 bulan yang optimal. Sampai akhirnya tahun 2024 harus dilakukan efisiensi, tidak ada karyawan yang di-PHK. Karyawan yang dirumahkan digaji 6 juta perbulan, bahkan masih bisa klaim untuk kesehatan dan pendidikan anak,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Haji Robert juga menyampaikan rasa sedih dan kecewanya atas fitnah yang disuarakan Muamar Ternate dan oknum lainnya. Padahal perjuangannya selama ini adalah untuk karyawan dan masyarakat Maluku Utara.
Ali Sangaji selaku Anggota Komisi II Sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Malut menyampaikan DPRD sangat mendukung posisi NHM dari dulu hingga saat ini. “Andaikan Haji Robert bekerja tidak pakai hati, bagaimana saudara-saudara di Maluku Utara? Sudah pasti Maluku Utara yang akan merugi. Kita tidak bisa menutup mata kontribusi NHM untuk Maluku Utara terutama selama Covid,” ujarnya.
Ali juga mendukung langkah Haji Robert menuntut oknum yang selama ini menebar fitnah di kalangan masyarakat. “Tuntut mereka Pak Haji, beri efek jera untuk mereka yang memfitnah perjuangan Pak Haji di Maluku Utara ini,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Malut, Agriati Yulin Mus menyampaikan pemikirannya, mengapa hanya NHM yang belakangan gencar disorot dengan berbagai permasalahan. “Kenapa hanya NHM yang diserang? Padahal di Maluku Utara berdasarkan Badan Pendapatan Daerah terdapat lebih dari 300 perusahaan lainnya. Perusahaan tambang lain juga sulit mendapat data dan keterangan,” ujarnya.
“Kami dari Komisi II yang membidangi keuangan berharap Pajak yang tertunda pembayarannya, serta berbagai data kendaraan dan alat berat bisa segera dicari solusinya. Kami mendoakan masalah yang ada di NHM bisa cepat baik dan pulih, NHM bisa bersinar kembali. Kami berterima kasih kepada Pak Haji yang selalu bekerja dengan hati dan memanusiakan manusia. Karena kalau NHM tutup, bisa dibayangkan berapa banyak pengangguran di Halmahera? Khususnya lingkar tambang,” tambah Agriati.
Dari sisi Komisi III DPRD Halut, Janlis Kitong mengaku sangat memahami kondisi NHM dari awal efisiensi hingga saat ini. “Bagi kami, pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 6 Maret 2025 lalu. Melihat pemaparan dari Pak Haji saya rasa NHM jangan dulu diganggu, mari kita dukung untuk berproses dan pulih. Kami apresiasi NHM tidak pernah mengenal lelah mencari solusi. Di antaranya dengan mengambil langkah tidak melakukan PHK terhadap karyawan,” kata Janlis.
Ia juga mencoba memastikan beberapa hal yang menjadi pertanyaan masyarakat, seperti skema terbaru pembayaran gaji, dan beberapa keresahan lainnya.
Haji Robert menjelaskan skema pembayaran gaji yang baru sesuai hasil produksi. Dibayarkan setiap minggu atau sesuai jadwal produksi. Menurutnya, skema ini lebih efektif, karyawan lebih semangat berproduksi karena tahu dari hasil produksi tersebut akan ada gaji. Ia juga memastikan karyawan dirumahkan akan tetap mendapat gaji 6 juta dalam sebulan yang dibagi menjadi 3-4 kali pembayaran sesuai hasil produksi.
Dalam pertemuan ini bahkan Haji Robert memohon maaf dengan seluruh kerendahan hatinya, jika masih ada kekurangan dalam pelayanan NHM bagi Pemdah dan masyarakat. Baginya, seluruh karyawan dan masyarakat Malut sangat penting. “Emas ada di bumi kalian, tidak mungkin saya ambil begitu saja. Harta ini milik Allah bukan milik saya,”pungkasnya. (*)
