TOBELO, HR – Lembaga Adat Empat Suku yang terdiri dari Pagu, Towiliko, Boeng, dan Modole, yang berada di wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), menolak keras aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh Aliansi Peduli Demokrasi Maluku Utara (APDMU) pada Senin,( 3/1/2025).
Penolakan tersebut dibuktikan dengan menghadang massa aksi ketika melewati Jembatan Kali Jodoh, Desa Gayok, Kecamatan Malifut, dalam perjalanan mereka menuju lokasi front gate NHM.
Junus Ngetje, selaku Fanyira Pagu, mewakili Lembaga Adat Empat Suku, menyatakan bahwa sebagai pemilik hak ulayat di wilayah lingkar tambang NHM, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah agar tetap kondusif. Oleh karena itu, mereka juga mendukung kebijakan pemulihan operasional NHM sehingga proses produksi dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
Menurut Junus, aksi tersebut dianggap telah disusupi oleh kepentingan oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wakil karyawan dan masyarakat lingkar tambang. Aliansi tersebut dianggap tidak memahami kondisi terkini NHM, yang mengalami penurunan produksi, sehingga apa yang menjadi hak karyawan dan masyarakat belum dapat terealisasi.
“Kami, Lembaga Adat Empat Suku, mendukung penuh program efisiensi NHM. Bukan hanya kami, tetapi seluruh stakeholder di lima kecamatan yang berada di lingkar tambang ini juga mendukung langkah efisiensi tersebut,”ujarnya.
“Produksi memang mengalami penurunan. Untuk menstabilkan produksi, salah satu langkah yang harus diambil adalah efisiensi jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” tandasnya (*)
