TOBELO, HR—- Lembaga Adat yang berada di wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM) mengecam pernyataan Fahri Yamin yang menyebutkan bahwa keberadaan PT NHM tidak memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan langsung Fanyira Pagu, Yunus Ngetje didampingi sejumlah lembaga adat di Tobelo, Selasa (21/06/2022).
Yunus menyebutkan bahwa lembaga adat empat suku mengecam dan menilai pernyataan Fahri Yamin keliru. Bahkan menurutnya, soal program pemberdayaan masyarakat dari Haji Robert Nitiyudo Wacjo yang merupakan Presiden Direktur PTNHM sudah dibicarakan sampai ke Pemerintah Desa (Pemdes). “Ketika dialihkan ke BUMDes maka semua dilakukan untuk menyentuh bagi masyarakat secara langsung. Selaku lembaga dan masyarakat adat kami melihat itu lebih baik. Karena ketika kita lihat tidak efektif jika diberikan uang saja namun tak ada manfaat, maka dengan sistem ini kemudian diubah ke pemberdayaan. Bahkan saat ini sementara digodok untuk masuk ke BUMDes,” terangnya.
Dijelaskannya, dalam pernyataan yang disebutkan akan dilakukan demo maka masyarakat adat akan siap memblokade aksi ini. “Bagi kami PT NHM sudah sangat luar biasa, apalagi bantuan yang diberikan sudah sangat banyak baik untuk fakir miskin, janda, lansia dan termasuk ke lembaga adat. Ini sudah sangat besar jika dibandingkan dengan NHM masih di kelola oleh Newcrest,” tuturnya.
Dia menyebutkan, sistem yang dilakukan sudah sangat jelas dan luar biasa. Bahkan bantuan yang diberikan tidak hanya saja dalam lingkar tambang tetapi hampir sebagian besar di wilayah Halmahera Utara dan Maluku Utara, begitupun soal penerimaan karyawan sudah sangat terbuka, pasalnya dilingkar tambang memang dipahami ada skiil tertentu yang harus diambil dari luar. Meski demikian jika dikalkulasikan maka untuk karyawan lokal sudah 80 persen dan 20 persen nasional. “Kita melihat ini sudah sangat terbuka soal perekrutan karyawan. Kami jelas mengecam pernyataan yang diutarakan Fahri dan sejumlah orang yang mengatasnamakan tokoh masyarakat. Selain itu, jelas juga coba dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan, namun sebagai masyarakat adat tidak dilihat dari sudut pandang politik namun melihat dari pandangan masyarakat adat,” terangnya.
Selain itu, untuk bantuan dari pihak PT NHM yang paling dominan adalah bantuan orang tidak mampu, yatim piatu, dana pendidikan, bantuan gereja dan masjid, termasuk bantuan pembanguan Gereja Imanuel dan bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu. Bahkan sosial budaya ada bantuan rumah adat dan bantuan keuangan untuk pengelolaan lembaga adat.
Sementara itu, Sekretaris Lembaga Adat Towiliko, Fanverend Karapeo menambahkan bahwa pernyataan Fahri Yamin adalah hoax. Pasalnya, banyak masyarakat yang telah merasakan dampak positif. Apalagi program bedah rumah masyarakat kurang mampu yang dilakukan dengan target 1000 unit sementara dilakukan. “Selaku sekretaris lembaga ini sesuatu yang diapresiasi apalagi dalam beberapa tahun ini jelas sudah sangat dirasakan. Begitupun bantuan lain seperti orang sakit di Halut dan Malut tentunya sudah secara nyata diberikan. Selain itu, bantuan yang diberikan bagi lembaga adat sudah sangat diapresiasi karena ini bantuan yang diberikan untuk pengembangan adat,” jelasnya.
Dia menghimbau, agar siapapun tidak mengatasnamakan masyarakat dengan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan realitas di lapangan. “Kami meminta jangan mengatasnamakan kelembagaan karena kami tentunya akan mengambil tindakan tegas dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat adat,” tegasnya (man).
