JAILOLO,HR—Lagi-lagi sikap tak terpuji ditontonkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Halmahera Barat Yan Frangki Luang. Hal ini disampikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar Mahdin Husen Selasa, ( 06/09/2022) Tadi di Kantor DPRD Halbar.
Menurut anggota DPRD dua periode ini, Sikap yang di ambil oleh Ketua Fraksi Demokrat Yan Frangki Luang sangat tidak terpuji, tidak bijak maupun salah masuk Kamar. Karena apa yang disampikan kepada media HalmaheraRaya. id dan Media Aspirasi Malut tentang Bupati James Uang di duga jadi boneka pemodal. Seharusnya jika apa yang disampikan itu tidak benar silakan dijawab oleh pemda Halbar melalui Kabag Humasnya, bukan ketua Fraksi Demokrat.
“Inti pemberitaan kemarin, saya menduga bahwa Bupati James Uang jadi boneka pemodal. Jika ini tidak benar, silakan dijawab oleh Kabag Humas Pemda Halbar, bukan Ketua Fraksi Demokrat Yan Frangki Luang. Tapi buktinya Yan Frangki Luang yang mengklarifikasi, baru sala masuk kamar lagi. Karena penyampaian saya di Media HalmaheraRaya. id dan Media Aspirasi Malut. Namun, Yan Frangki Luang mengkanter berita saya lewat media Lain. Ini kan tidak etis sikap yang ditontonkan oleh Yan Frangki Luang. Saya menduga jangan-jangan Yan Frangki Luang sudah rangkap jabatan sebagai Kabag Humas Pemda Halbar dan sebagai Anggota DPR Halbar,”tegas Mahdin Husen.
Kata Mahdin Husen, walupun Yan Frangki Luang sebagai partai pengusung. Tetapi sekarang saya dan Yan Frangki Luang menduduki lembaga yang diamanatkan oleh rakyat untuk mengawasi maupun mengontrol kerja-kerja pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati James Uang. Selain itu apa yang diklarifikasi oleh Yan Frangki Luang tidak konek dengan apa yang saya sampaikan.
“Saya tanyakan lagi apakah Yan Frangki Luang ini anggota DPRD Halbar yang tugasnya mengawasi kerja pemerintahan daerah ataukah dia sebagai Kabag Humas Pemda,”tanya Mahdin.
Lanjut Politisi PKS, jika di pemerintahan Bupati James Uang tidak diinterfensi oleh para oligarki atau pemodal, kenapa ada beberapa pekerjaan proyak yang sudah ditenderkan pada masa pemerintahan Danny Missy kemudian digagalkan atau dibatalkan oleh pemerintahan Bupati James Uang. Lalu ditenderkan kembali dan dimenangkan oleh oligarki atau pemodal. Padahal pekerjaan tersebut sudah mencairakan anggaran 30% oleh pemenang pertama.
“Ini sangat kantara sekali, Bupati James Uang diduga jadi boneka bagi para oligarki atau pemodal. Bahkan pekerjaan tersebut bermasala karena menjadi temuan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dengan Nomor : 04.A/LHP/XIX/.TER/05/2022 Tanggal 09 Mei Tahun 2022.
Selain itu kata Mahdin, sekarang ini masyarakat sangat mengharapkan kepada perwakilannya yang ada di DPRD untuk mengawal kepentingan-kepentingan mereka bukan kepentingan kelompok atau pemodal. Karena masyarakat sudah tidak mengharapkan kepercayaan kepada bupati james uang. karena masyarakat menilai bahwa oligarki atau pemodal sudah intervensi di tubuh birokrasi. Maka sekarang DPRD Halbar harus mengambil pran untuk menjalankan fungsi kontrol ini kepada bupati. Agar memperhatikan kepentingan masyarakatnya.
“Sekarang ini, daya beli masyarakat sangat kecil. Karena hampir semua kegiatan proyek di kuasai para pemodal. Dan uangnya di bawa ke luar dari halbar. Lebih parah lagi Dana PEN. Dengan tujuan Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19. Tetap apa yang terjadi semua dana PEN sebesar Rp : 208.500.000.000 di kuasai oleh para pemodal dalam bentuk Infrakstruktur,”tutupnya. (MS)
