LABUHA,HR— Lagi – Lagi berbagai sorotan terkait masalah terkuaknya pencairan dana desa (DD) maupun ADD semester berjalan, tanpa menyampaikan terlebih dahulu Laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pengunaan dana semester sebelumnya. Menjadi sorotan berbagai pihak, seperti mantan anggota DPRD Halsel Ali Djaedun angkat bicara.
Menurut mantan anggota Fraksi PKS DPRD Halsel ini, ada skenario yang sengaja dimainkan oleh oknum yang ada di DPMD, sebab ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak DPMD guna memuluskan proses pencairan DD maupun ADD semester lanjutan tanpa memungut pertanggungjawaban pada semester sebelumnya. Ia menantang Bupati Halsel dan para penegak hukum untuk membongkar mafia LPJ Desa di DPMD.
“Masalah ini sudah ada bukti kuat, sudah ada upaya melawan hukum, disertai dengan bukti administrasi jelas, apalagi semua administrasi bukti penguat sudah dikantongi Bupati Kasuba, saya apresiasi pernyataan Bupati Kasuba, soal warning, namun jika hanya sekedar berkomentar tanpa ada upaya hukum, saya rasa tidak akan efisien, bongkar ke publik itu baru pimpinan yang merakyat, “tegasnya.
Sebelumnya, terkuak sudah tiga tahun terakhir proses pencairan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang di lakukan sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Bermasalah, aroma Mafia anggaran desapun mencuat, pasalnya data yang ditemukan pencairan dana berupa DD maupun ADD semester berjalan, tanpa menyampaikan terlebih dahulu Laporan Pertanggungjawan (LPJ) realisasi pengunaan dana semester sebelumnya, hal ini diakui Plt Kadis DPMD Ilham Abubakar.(echa)
