Masalah IUP Wakil Bupati dan Ketua DPRD Halut Ketemu Menteri BKPM

TOBELO, HR—- Upaya peninjauan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah kabupaten Halmahera Utara.  Wakil Bupati Halmahera Utara, Muchlis Tapi Tapi, bersama Ketua DPRD Janlis G Kitong bertemu langsung dengan Menteri BKPM Bahlil Lahadalia di ruang kerjanya, Jumat, 22/10/2021.
Kunjungan Wakil Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Halmahera ini Utara yang didampingi oleh Asisten III Yudhihart Noya.
Kepala Dinas Kominfo Halut, Deky Tawaris mengatakan demi mendapatkan kepastian investasi maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melakukan peninjauan kembali Izin Usaha Pertambangan dari beberapa perusahan yang sementara ini beroperasi di 6 Kabupaten Halmahera Utara ke Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurut Deky, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia, dalam sambutannya memberikan apresiasi positif kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara atas upaya Pemkab Halut melakukan usulan peninjauan IUP sebagai langkah kepastian investasi di daerah.
Kepastian Investasi di daerah, khusus kepada para investor di sektor pertambangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kooperatif dalam membina, mengawasi, memfasilitasi, bagi investor yang sungguh-sungguh serius, tetapi kalau hanya memegang IUP tanpa tindakan ini harus ditinjau bahkan di alih fungsikan demi kesejahteraan masyarat, Bangsa dan Negara.
Setelah melakukan koordinasi dengan dua Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM, maka sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk langkah selanjutnya akan tetap menghimbau bagi pemegang IUP yang ada di wilayah Halmahera Utara untuk selalu berkoordinasi pemerintah daerah dalam melakukan operasi pertambangan dalam hal investasi yang berada di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara. (man)