Penulis : Al Akbar Muhammad Dal
(Ketua Partai Garuda Kota Ternate)
KETIKA sebuah hajatan politik “Democracy Voting” itu usai. Maka semua orang yang telah mendistribusikan hak demokrasinya tentu berasumsi bahwa kemenangan itu adalah kemenangan mereka secara kolektif. Bahkan ada juga yang mengklaim bahwa ini adalah kemenangan tim sukses, dan seterusnya tergantung interpertasi kita seperti apa, tergantung setiap dari kita memandang realitas.
Tentu semua upaya mendiskursuskan realitas adalah hak logis, bahkan oleh Gramscy dan Lenin menyebut “Filsafat itu Politik” bahwa semua upaya berpikir secara logis adalah juga bagian dari politik.
Olehnya itu, perhelatan politik atau pilwako Ternate, beberapa waktu lalu sangatlah menguras perhatian dan energi semua politikus lokal. Bahkan masyarakat khususnya di Kota Ternate, ini merupakan sebuah keadaan politik yang menurut saya memiliki standar nilai khusus, karena Ternate adalah poros perubahan dan perkembangan Maluku Utara.
Sebetulnya dalam mendistribukan setiap pimpinan OPD di kabinet Tauhid Soleman harusnya mempertimbangkan aspek profesionalitas dan integritas. Sebab, jika keliru maka akan memberikan dampak negatif terhadap publik bahwa pelantikan pimpinan OPD ini adalah hasil dari kibijakan politik bukan berdasar pada regulasi birokrasi itu sendiri.
Tetapi saya optimis Pak Tauhid Soleman dalam menetapkan kabinetnya, pasti berdasar pada profesionalitas dan kompetensi birokrasi. Tetapi penting juga bagi saya bahwa harus mendiskusikan setiap langkahnya dalam menjaga “Wealth of Government” pemerintahan yang baik. Sehingga tak berefek terhadap politik di Kota Ternate dan tak ada ketersinggungan kepada tim sukses yang masih konsisten saat ini.
Sebab saat ini, ada kabar burung yang beredar melalui media sosial terkait dengan komposisi kabinet. Entah itu benar atau tidak, kalaupun itu benar maka saya katakan ini merupakan sebuah kecelakaan sistem birokrasi. Sebetulnya, menurut saya tak perlu beberkan siap-siapa yang akan dilantik, semuanya demi menjaga marwah Pemerintah Kota Ternate.
Kalau setiap kebijakan prinsipal itu mengalami kebocoran, maka mau tidak mau polemik tetap terjadi. Memang kita semua tau bahwa transparansi pemerintahan itu penting dalam demokrasi, tetapi ada hal-hal yang bersifat inklusif adalah juga bagian dalam atributif pemerintah.
Informasi terkait pergeseran OPD itu, harusnya dihindari agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Padahal gesekannya hanya di lintas elit politik Kota Ternate, kalau seperti ini maka sama halnya bahwa kita telah membuat jebakan untuk konflik komunal yang merugikan kabinet Tauhid Soleman itu sendiri.
Saya berharap agar Wali Kota arif dan bijak dalam memilih pimpinan OPD sesuai visi TERNATE ANDALAN. Tentu kita semua berkeinginan bahwa kabinet Ternate Andalan harus lebih sempurna dari sebelumnya.
Dimana, penentuan kabinet hari ini merupakan motor penggerak dalam mewujudkan visi-misinya dan secara politik ini juga adalah embrio dan skema menuju pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Semuanya haruslah keterwakilan secara zhuurryat. Maka pesan saya pak wali kota harus mengawali semua ini dengan manis “Sesuai Etika Birokrasi” sehingga diterima oleh masyarakat dengan manis “Diterima Oleh Masyarakat”. Dalam mewujudkan Ternate Andalan yang yang betul betul mengakar dan menjadi sebuah keniscayaan bagi orang Ternate yang memenangkan Tulus di Pemilu 2020 lalu.(***)
