TERNATE, HR – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman diminta lebih tegas ke pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota Ternate. Pasalnya, sudah memasuki bulan Juni, sejumlah program di SKPD belum jalan.
“DPRD minta Wali Kota lebih tegas, bisa bercanda, tapi pada hal – hal yang subtansi. Saya perhatikan SKPD ini inisiatifnya tidak ada, bahkan tidak proaktif dan menunggu perintah Wali Kota, menunggu perintah Sekda, kemudian tidak ada kepala SKPD yang menginisiatif sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaannya,” tegas Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, Rabu (8/6/2022).
Kata Muhajirin, di bulan Februari – Maret perencanaan sudah harus selesai, setelah perencanaan selesai, semua diupload di sistem, perencanaan masuk, tender jalan, pekerjaan di bulan Mei sudah harus jalan, sehingga sebelum Desember sebagian pekerjaan sebelum APBD perubahan sudah selesai.
“Ada juga sekalipun sesudah perubahan. Ada penyesuaian di tambah ke perubahan. Kita khawatir diujung bulan Desember, pekerjaan belum tuntas sekian persen dan butuh dana sekian. Mestinya kegiatan selesai diawal, sehingga pemerintah bicara kegiatan ini bisa selesai di tahun ini, perubahan bisa di tambah atau ada kelebihan bisa di dorong,” ungkapnya.
Menurut Muhajirin, keterlambatan ini tidak ada koordinasi yang efektif antara OPD, kepala OPD harus buat penegasan kepada Kasubag Perencanaan yang merencanakan itu, tidak boleh terlambat, karena dia menganggu siklus pembahasan di perubahan nanti.
“Ini sekarang kami tunggu LPP APBD, setelah LPP APBD ada juga perda yang harus diajukan pemerintah dan DPRD. Setelah itu, APBD perubahan, kalau itu belum selesai lalu tiba – tiba Wali Kota butuh tambahan, kita butuh dulu progres pekerjaan yang harus diselesaikan,” ucapnya.
Meski begitu, Muhajirin menegaskan, organisasi dulu – dulu jangan dipakai, kalau terus menerus akan mempengaruhi kinerja.
“Jadi kami butuh kepala OPD yang inovatif, responsif dan inisiatif melaksanakan tugas. Baca visi misi Wali Kota dan Wawali langsung diterjemahkan, begitu juga SKPD serumpun harus berkoordinasi, mana DLH dan koordinasi Tata Ruang Disperkim, tidak boleh diam – diam. Jika tidak inovatif, tidak kreatif dan responsif, Wali Kota harus evaluasi,” tutupnya.(nty)
