MOROTAI,HR—Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 tingkat Kabupaten digelar Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai di aula kantor Bupati Pulau Morotai, Sabtu (09/04/2022).
Dalam Musrenbang kali ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian kinerja pembangunan yang lebih berkualitas, sehingga apa yang menjadi visi, misi dan tujuan pembangunan pulau Morotai dapat di wujudkan bersama.
Mewakili Bupati Pulau Morotai, Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi, dalam sambutannya menyampaikan, Musyawarah RKPD merupakan rangkaian yang harus di lalui dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan tindaklanjut atas hasil pembahasan pada Musrenbang kecamatan dan Forum RKPD, sebagaiman yang di amanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangungan nasional.
Kata Marwanto mewakili sambutan Bupati itu, Pelaksanaan musrenbang merupakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pelibatan semua pihak dimaksudkan untuk menyerap aspirasi sesuai kebutuhan pembangunan serta untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan. Disisi lain, musrembang merupakan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan Tiga pilar pemerintah yaitu, pemerintah daerah (eksekuti dan Legislatif), masyarakat dan swasta.
Lanjut dia, pada dasarnya, keluaran Musrembang akan menjadi masukan yang sangat penting dalam rangka perumusan dan penyempurnaan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Pulau Morotai tahun 2023, yang selanjutnya akan di jadikan acuan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.
“Berkenaan dengan hal tersebut, saya memandang bahwa musrembang merupakan momentum penting untuk menyatukan Pola pikir dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintah, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta yang bersifat sektoral, kesemuanya ini mencerminkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan telah mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, demokratisasi serta transportasi,”ungkapnya.
Menurutnya, pelaksanaan Musrembang SKPD pada tahun ini memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan pelaksanaan tahun pertama dokumen rencana pembangunan (RPD) periode 2023-2026 yang merupakan dokumen transisi dari RPJMD kabupaten Pulau Morotai periode 2017-2022. Pada tahun 2023 arah kebijakan pembangunan di arahkan pada capaian program tahun sebelumnya yang belum terealisasikan sebagaimana tertuang dalam tema musrembang kali ini yaitu
“Memperkuat sistem kesejahteraan sosial, transformasi dan inovasi pemerintahan dan pelayanan,”Oleh karena itu, dalam proses menyusun RKPD tahun 2023 ini, saya minta semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikir terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif,”pintahnya.
Sementara Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Ihwan Nudin, kepada awak media mengatakan, usulan-usulan terkait dengan Musrenbang Pulau Morotai itu terdapat dua sistem, sehingga sinkronisasinya berada didua sistem sehingga diharapkan untuk momentum RKPD Morotai tahun 2023 ini memang karena ada rencana pengumuman daerah tahun 2024 sampai 2026 sehingga itu menjadi tantangan karena dokumen RPJMD harusnya terintegrasi.
“Sehingga usulan-usulan itulah yang akan dibawah ke Provinsi dalam rangka untuk dibahas bersama, disinkronkan program kegiatan agar bisa menjadi prioritas tema untuk provinsi. Karena Morotai sendiri merupakan kawasan dematik, yang didalamnya sangat membutuhkan infrastruktur yang masih banyak sekali, misalnya Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan terpadu mandiri, kemudian kawasan destinasi pariwisata dan lain-lain,”ungkapnya.
Hadir sebagai Pemateri Dalam Musrnbang itu diantaranya, Rektor Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Irfan Hi. Abdurrahman, Kabid Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Ihwan Nudin, Sekretaris Bappeda Pulau Morotai, Djunaidi Rais. Sekretaris PU Hairil Hi. Hukum.
Sekretaris Pariwisata Sahban Lanoni. Ujang Bagindo, Kabid Pendidikan Dasar. Kabid di dinas Perikanan Muhammad Nur Taher. Sekretaris Kesehatan dr. Toni Humbas. Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian, Muhammad Asep Marwan. (lud)
