TERNATE,HR – Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate direncanakan, Rabu (20/11/2024) pekan depan.
“Tanggal 20 kami akan dorong ke DPRD untuk disampaikan RAPBD 2025, secara lisan telah saya komunikasikan dengan Ketua DPRD Ternate dan kami akan sampaikan secara tertulis. Adapun penyampaian kami di hari Rabu itu memang sudah pada waktunya, sehingga masih ada jeda waktu pembahasan di internal komisi dengan OPD tekhnis sampai masuk ke tahap satu akhir,’’ jelas Sekda Kota Ternate sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Senin (11/11/2024).
Menurutnya, proses yang dilakukan sekarang adalah melakukan finalisasi terhadap sejumlah pagu di organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah disepakati dalam KUA-PPAS yang telah disampaikan sebelumnya. Penyampaian RAPBD ini penting, karena ini sudah merupakan implementasi untuk RPJMD 2025 -2029, sehingga program kegiatan sudah mulai diarahkan untuk penguatan terhadap visi kedepan.
“Namanya transisi, karena ini masih di tahapan Pilkada untuk menentukan siapa yang menjadi Wali Kota berikut sehingga framing untuk APBD ini sudah masuk ke program – program yang diarahkan di tahun transisi tersebut, olehnya apa yang menjadi urgensi dari program prioritas tersebut tidak hilang substansinya agar APBD yang dialokasikan bisa menyelsaikan bebrbagai permasalahan yang sementara ini kita hadapi,’’ tandasnya.
Estimasi anggaran kata dia, berada di angka Rp1 triliun 38 miliar, sebab kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, banyaknya lapangan kerja yang tercipta, banyaknya lapangan usaha yang tercipta, itu idealnya pendapatan harus sebesar itu. Oleh sebab itu, langkah – langkah pencapaian ini untuk target 2025 yang harus dilakukan.
“Tinggal bagaimana Kepala BP2RD sebagai leading OPD pengelola pendapatan harus ekstra untuk upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dilakukan dengan hal –hal yang nyata. Dia tidak bermain di tataran konsep tetapi apa riilnya untuk Dishub di parkir tepian jalan, bagaimaana di Disperindag menangani pungutan di pasar, dan sumber –sumber pendapatan lain yang berkontribusi besar untuk PAD,’’ cetusnya.
Mengantisipasi hutang terbawa 2025, katanya di dalamnya sudah termasuk beberapa kegiatan yang diantisipasi untuk dibayarakn di tahun 2025.
‘’Saya pikir proses pengelolaan APBD ini setiap tahun sudah berhadapan seperti itu dan diperhadapkan dengan situasi yang sulit, karena yang diproyeksikan dalam APBD khususnya dari komponen pendapatan dari sektor retribusi kadang tidak berbanding lurus. Di tahun 2025, pihaknya mencoba merasionalkan berapa PAD yang di dapat dari sektor retribusi, sehingga apa yang kita pasang dalam APBD, jangan terlalu tinggi dan disesuaikan dengan apa yang di dapatkan setiap tahunnya. Sambil jalan kita genjot OPD pengelola pendapatan agar harus intens,’’ pungkasnya.(nty)
